Oposisi Loyal dalam Sepakbola | Pandit Football Indonesia

Oposisi Loyal dalam Sepakbola

PanditSharing

by Pandit Sharing 14328

Pandit Sharing

Ingin menulis di PanditFootball.com? Kirimkan ke sharingpandit@gmail.com

1. Lengkapi dengan biodata singkat dan akun Twitter di bawah tulisan
2. Minimal 900 kata, ditulis pada file Ms. Word
3. Tulisan belum pernah dipublikasikan di media apapun (blog, website, forum, dll)
4. Tambahkan alamat lengkap dan nomor HP (tidak dipublikasikan)

Oposisi Loyal dalam Sepakbola

Oleh: Ferhadz Ammar Muhammad

Sudah terbukti betapa sulitnya untuk dengan cepat mengalihkan kepada suatu struktur politik yang dapat memberikan ruang lingkup terhadap tumbuhnya suatu oposisi loyal (Soedjatmoko, 1970).

Sepakbola nasional kembali diuji dengan masuknya beberapa kelompok kepentingan. Termasuk dalam hal itu adalah rezim industrialisasi yang dimainkan dengan rapi oleh media televisi pemegang hak siar. Tidak hanya itu, hadirnya salah satu regulasi PSSI, misalnya, yang memberikan izin kepada klub Liga 1 untuk mendatangkan pemain dengan predikat marquee player, dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk memainkan ruang dan waktu sepakbola nasional.

Terdapat tangan-tangan tak terlihat-invisible hand, meminjam istilah yang diuraikan Ute Tellman (2009) dalam Foucault and the Invisible Economy-yang merubah tatanan, terutama setiap klub. Tanpa sadar, invisible hand tersebut-yang banyak diisi oleh oknum berpengetahuan feat berkuasa-telah memengaruhi kebijakan internal klub Liga.

Meski invisible hand ini pada sisi ekonomis Adam Smith memiliki sisi positif, akan tetapi seiring perjalanannya, terutama dalam konteks sepakbola nasional, kerap menimbulkan instabilitas tatanan. Bahkan tidak jarang klaim kebenaran dan justifikasi kesalahan dengan mudahnya diberikan kepada pihak yang mencoba menguak siapa pemilik tangan-tangan tak terlihat itu.

Tulisan ini hendak menguraikan tentang realita yang kerap kali menimbulkan anomali, yakni tatkala PSSI dan manajemen klub menerapkan regulasi yang memunculkan respon ketidaksetujuan dari komponen lain, terutama suporter. Penulis berangkat dari hipotesis utama bahwa ketidakterimaannya PSSI dan manajemen dengan menonjolkan sisi monopolistik, oleh karenanya sedikit banyak telah menutup telinga saat suporter bersuara, adalah bukti ketidakdewasaan dalam sepakbola untuk menerima kritik dari kelompok yang oleh Soedjatmoko dinamai Oposisi Loyal, yakni pikiran-pikiran yang secara kritis tetap konsisten untuk menjadi kontrol kekuasaan.

Sayangnya, fungsi oposisi loyal itu acap kali dianggap sebagai perusuh tatanan, padahal sejatinya menjadi pemberi informasi tentang keberadaan sendi-sendi kerapuhan tatanan yang tidak disadari oleh penguasa.

Agar uraian ini fokus pada rumusan masalah mengenai oposisi loyal dalam sepakbola, maka penulis akan menggunakan medium Persebaya di dalam ruang relasinya, baik PSSI maupun suporter. Bukan karena notabene-nya penulis adalah pecinta klub tersebut. Akan tetapi jauh melampaui batas identitas, bahwa sepanjang tahun-tahun terakhir, Persebaya merupakan klub dengan sorotan media yang paling provokatif, terutama saat resistensi berbagai jilid Gruduk-an. Karena itu, tidaklah berlebihan jika Persebaya dijadikan tolak ukur, bukan?.

Kontrol Kekuasaan

Dulu, di awal kembalinya Persebaya dari ruang kezaliman PSSI, marak kampanye tersistematis terkait dengan ‘jaga ketertiban’. Banyak klub memberi tafsiran dan membuat batasan maksud dari dua kata tersebut. Implikasinya, khusus untuk Persebaya, dengan merebaknya tuntutan dari banyak kalangan ditambah kampanye ketertiban yang pastinya menyindir perilaku suporternya itu, manajemen kemudian membuat regulasi lengkap bin rangkap.

Persoalan tiket adalah yang paling muncul di lembar utama. Tagar #NoTicketNoGame menghiasi hampir setiap update-an yang muncul dari akun resmi Official Persebaya. Dalam hal ini, suporter pun mulai menerima kebijakan manajemen untuk mencanangkan aturan baik tersebut.

Di tengah kompromi suporter Persebaya untuk menerima dekonstruksi dari manajemen terkait kewajiban memiliki tiket menonton, tiba-tiba kesenjangan kembali muncul, yakni penolakan ekonomis saat setelah suporter benar-benar siap berubah. Tampaknya hal itu menandakan masih tidak simultannya antara regulasi dengan tradisi.

Satu hal vital untuk dipahami dan disadari adalah mengubah kebiasaan buruk membutuhkan kelihaian negosiasi dengan menggunakan nilai-nilai. Bahkan kalau toh nilai yang dipaksa untuk menjadi pegangan baru itu adalah baik, namun jika tidak didasari dengan paradigma sosial yang tepat pun akan tertolak dengan sendirinya.

Sama halnya dalam konteks kini. Suporter Persebaya yang beridentitaskan nama Bonek itu, sudah lama dikenal oleh masyarakat umum non-Surabaya sebagai suporter urakan yang menonton pertandingan tanpa modal. Meski asumsi masyarakat tidak selalu benar-tepatnya karena media salah memberitakan-, tetapi dengan insyaf itu semua mesti digunakan sebagai bahan refleksi.

Di satu sisi, manajemen Persebaya berada di antara dua pressure group, yakni suporter yang dikenal lebih besar darinya dan PSSI yang lebih tinggi posisi strukturalnya. PSSI tentu mewajibkan tiket sebagai ketentuan normatif, hidup dan mati, antara bisa masuk atau tidak ke dalam stadion. Dengan begitu tidak ada alasan rasional bagi manajemen untuk menunda penegasan tiket ini. Di tambah lagi, logika ekonomis dalam sepakbola pastilah digunakan juga oleh manajemen untuk menutupi modal besar yang dikeluarkan dalam upaya menyelamatkan bangkrutnya Persebaya.

Namun di sisi lain, manajemen mesti mencari cara agar transmisi regulasi itu dipahami secara subtil oleh Bonek. Bagaimanapun juga, manajemen tentu memahami proses pembuatan kebijakan lewat cara mengartikulasi dan mengagregasi kepentingan-sebagaimana Gabriel Almond (1990) menjelaskan. Meski konteks teorinya adalah kaitannya dengan sistem politik, akan tetapi regulasi sepakbola termasuk juga kelihaian politik, bukan?

Kebijakan publik dalam sepakbola, misalnya, tidak akan menjadi efektif jika mereduksi input (masukan) yang efisien untuk dipertimbangkan. Katakanlah saat Bonek menegaskan terlampau mahalnya tiket single game Persebaya, itu berarti ada input yang mesti ditanggapi secara serius oleh manajemen.

Falsafah Bonek itu sederhana sekali, yakni jangan sampai kebesaran Persebaya-Bonek dan niatan baik untuk mengubah mindset buruk malah melahirkan kegaduhan yang menyebabkan hilangnya social justice (keadilan sosial) dari peredaran sepakbola nasional. Logika yang dibangun, oleh karenanya, seyogyanya mengikuti watak komplementer yang menganggap bahwa semua input bersikap melengkapi, bukan menegasikan atau bahkan mengacaukan i’tikad perbaikan.

Dari ulasan mengenai Bonek yang masih kritis tersebut, penulis memandang predikat oposisi loyal layak disematkan. Mereka-Bonek sebagai oposisi loyal-masih menganggap bahwa tradisi yang mengakar kuat harus menjadi bahan pertimbangan. Oleh karenanya, penguasa sepakbola tidak boleh mendikotomi tradisi dan regulasi.

Mereka-Bonek sebagai oposisi loyal-tetap mengakui bahwa kontrol terhadap kekuasaan mesti tetap ada agar penguasa tidak silau dengan kondisi komponen di bawahnya. Oleh karena itu, penguasa seyogyanya memandang fungsi kontrol itu sebagai penyeimbang agar terhindar dari demagog yang hanya pandai mendikte tanpa kebijaksanaan.

Akhirnya, penulis sampaikan apresiasi kepada manajemen Persebaya saat merevisi harga tiket yang dikritisi oleh Bonek. Sempat sebelum itu, manajemen juga mengirim surat permohonan revisi kepada PSSI terkait jadwal Persebaya di Liga 2 yang dinilai merugikan pihak suporter, terutama pelajar dan pekerja.

Penting sebagai penutup kaitannya dengan ragam pemikiran, bahwa “Sebuah pelajaran penting…bagi upaya demokratisasi kehidupan bangsa. Perkembangan keadaan senantiasa dihadapi dengan sikap yang dewasa, bukannya secara emosional. Dahulu dapat dilakukan sikap “menyerang” melalui pernyataan yang bernada garang dan analisis keadaan secara apa adanya saja. Ini memelihara kehadiran perjuangan sendiri saja rasanya sudah cukup beruntung…

“Sikap bertahan” untuk mengadakan perubahan sosial melalui strategi sosio kultural yang berwatak gradual lalu menjadi kebutuhan yang wajar. Asal saja tidak bergeser dari upaya menumbuhkan demokrasi, menegakkan kedaulatan hokum dan mengusahakan keadilan sosial. Untuk tujuan tersebut, cara “adu penalti” sekalipun harus dapat dimainkan oleh mereka yang menginginkan Indonesia baik di masa depan.” (Gus Dur dan sepakbola, 2014).

Penulis adalah pemilik akun twitter @Ferhadz94 yang menaruh hati pada Persebaya dan Man. United sejak bertapa di bangku SD kelas lima. Saat ini, ia sedang memperbanyak saudara bersama Kalijaga Class Bonek Jogja


Tulisan ini adalah hasil kiriman penulis lewat rubrik Pandit Sharing. Segala isi dan opini yang ada di dalam tulisan merupakan tanggung jawab penuh penulis

Komentar