Pemandangan tak biasa hadir di kegiatan Car Free Day Jakarta, Minggu (30/10) pagi. Berbagai spanduk dan syal dari bermacam kelompok suporter menghiasi Bundaran Hotel Indonesia, Thamrin. Ratusan orang hadir untuk menegaskan sikap: Tragedi Kanjuruhan harus diusut tuntas dan seluruh pihak otoritas terkait harus bertanggung jawab.
"Sudah hampir sebulan kita menunjuk pihak-pihak yang bersalah: PSSI, PT LIB, (perusahaan) penyiaran, hingga aparat keamanan. Ya, mereka semua itu (bersalah). Bagi saya, ini adalah lingkaran kejahatan," ujar Ubay selaku humas dari gerakan akar rumput ini kepada Pandit Football.
Meski para suporter yang hadir membawa syal dan bendera dari klub kebanggaan masing-masing, aksi ini lebih terasa sebagai sebuah kesatuan. Semua menyuarakan hal yang sama, yakni keadilan bagi para korban Tragedi Kanjuruhan.
"Ini bukti konkret bahwa saat ini suporter yang bergerak. Yang tadi dibilang pada ribut, mereka satu di sini. Semua, dari kelompok manapun, menjadi satu," kata pendiri Jakmania Garis Keras, Irlan Alarancia.
"Sekarang, justru kita tanya, nih, `mana federasi dan asosiasi-asosiasi?` Kalian kumpul, dong, agar sepakbola kita segera berbenah jadi lebih baik. Semua hanya diam. Hanya suporter yang turun. Ini bukti konkret hanya suporter yang punya niat membenahi sepakbola Indonesia," dirinya menambahkan.
Memang, setelah hampir satu bulan, proses pengusutan Tragedi Kanjuruhan dan pembenahan sepakbola Indonesia terbilang pasif. Jumlah tersangka baru berjumlah enam orang, sementara belum ada pengurus PSSI yang menyatakan mundur sebagai bentuk pertanggungjawaban moral.
Dari sisi klub (sebagai anggota PSSI), baru Persis Solo dan Persebaya Surabaya yang meminta Kongres Luar Biasa (KLB). Pemilik suara lain, seperti asosiasi provinsi, Federasi Futsal Indonesia, hingga Asosiasi Sepak Bola Wanita Indonesia juga tidak bersuara.
Padahal, sudah ada rekomendasi Tim Gabungan Independen Pencari Fakta (TGIPF) yang cukup mendalam terkait langkah-langkah perbaikan. Semuanya ditepis dengan berlindung di balik statuta dan FIFA.
Pengusutan Harus Berpihak pada Korban
Melihat upaya pihak otoritas masih kurang memuaskan, kelompok suporter memutuskan untuk mulai bergerak. Sebelumnya, kelompok suporter Aremania telah melakukan aksi di kota Malang. Beberapa kelompok suporter di daerah lain pun, seperti di Bandung dan Yogyakarta, telah berkumpul sebagai bentuk nyata untuk perubahan sepakbola Indonesia.
Dalam aksi yang digelar di Jakarta, salah satu tuntutannya adalah menghentikan kriminalisasi terhadap suporter. Hal ini tidak terlepas dari intimidasi yang dialami suporter dan korban.
Laode M Syarif, Salah satu anggota TGIPF, menyatakan kepada CNN bahwa ada pihak yang merayu keluarga korban Tragedi Kanjuruhan untuk menolak autopsi. Itu hanya salah satu contoh dari sekian bentuk tekanan yang dirasakan pihak korban dan suporter.
Menurut Ubay, tindakan tersebut dilakukan untuk menutupi kebenaran dan menghalangi proses usut tuntas Tragedi Kanjuruhan.
"Sempat ada yang ditangkap terkait aksi usut tuntas di Semarang, lalu ada intimidasi terhadap anggota keluarga korban yang ingin melakukan autopsi di Malang. Belum lagi, ada jenazah yang dinyatakan covid. Ini, artinya, ada upaya untuk menutup-nutupi dan dilakukan secara terstruktur," tutur Ubay.
Kekecewaan juga dirasakan Sri Imawati, Dosen S2 Magister Pendidikan Dasar Universitas Muhammadiyah Jakarta.. Ia menilai ada ketidakseriusan dalam upaya pengusutan oleh pihak kepolisian.
"Aparat itu kan pejabat, pengayom masyarakat. Mereka harusnya sudah diajari psikologi atau cara-cara menghadapi persoalan kerumunan massa. Ini kan jelas penyebabnya gas air mata. Bahwa ada yang terinjak-injak, panik, pintu tertutup itu persoalan akibat. Aturannya sudah jelas tidak boleh menghalau suporter dengan gas air mata. Kok bisa mereka membawa senjata ke dalam stadion?" ujarnya ketika diwawancarai sesudah aksi.
"Yang meninggal ratusan tetapi kasusnya terasa timbul-tenggelam. Seolah-olah, suporter itu (hanya) sampah yang tidak perlu diusut serius," tutup Sri Imawati.
Adapun empat tuntutan lain dari peserta aksi adalah:
- Usut tuntas, tangkap, dan adili seluruh pelaku yang menyebabkan Tragedi Kanjuruhan
- Panpel Arema, PT Liga Indonesia Baru, seluruh pengurus PSSI (termasuk anggota komite eksekutif dan seluruh jajarannya) harus bertanggung jawab secara moral dan hukum
- Menuntut dan mengawal KLB untuk merevolusi sistem dan kepengurusan yang ada di PSSI
- Menuntut aparat keamanan untuk mengedepankan tindakan humanis dan tidak membawa alat pengamanan yang berbahaya
Terus Kawal Proses Usut Tuntas
Farhan, anggota Jakmania Bogor, mengikuti aksi di Bundaran HI bersama anaknya yang baru berusia tiga tahun. Ia mengaku sudah membawa anaknya menyaksikan pertandingan sepakbola langsung di stadion sejak sang buah hati masih berusia lima bulan. Namun, kini, baginya sepakbola sudah tak sama lagi.
"Sebelum-sebelumnya, saya sudah meyakinkan keluarga, saudara, dan pihak-pihak terdekat bahwa tribun itu aman untuk anak kecil. Tetapi kemudian ada Tragedi Kanjuruhan yang terasa sangat menyedihkan. Saya sangat terpukul," kata Farhan.
"Kalau nanti liga kembali jalan, saya tidak akan membawa anak saya ke stadion dulu karena saya masih sangat trauma, terutama kepada pihak keamanan. Bukan (takut) kepada suporter rival," lanjut dirinya.
Sepakbola memang tidak akan sama lagi pasca Tragedi Kanjuruhan, utamanya bagi mereka yang telah rela mengorbankan harta dan tenaga untuk berada di tribun stadion. Butuh keseriusan dan ketulusan dari para pemangku kepentingan untuk benar-benar memperbaiki sepakbola negeri ini.
PSSI sendiri, melalui Ketua Umum Iwan Bule, sebenarnya telah menyatakan siap percepat KLB pada 29 Oktober 2022. Kendati demikian, pihak suporter meragukan tujuan KLB karena ditakutkan hanya sebagai upaya pengalihan isu.
"Untuk KLB, jangan sampai ini hanya jadi pengalihan isu. KLB, benahi federasi, liga dimulai, nanti akhirnya kita lupa untuk usut tuntas. Kita gak mau kejadian ini terulang lagi di kota-kota lain, karena belum ada jaminan polisi tidak akan brutal dan represif lagi," kata Irlan.
Senada dengan Irlan, Ubay juga berharap masyarakat bisa tetap konsentrasi mengawal proses pengusutan.
"Jangan sampai KLB jadi pengalihan isu, apalagi mengurangi tanggung jawab mereka. Silahkan saja gelar KLB, tetapi mereka tetap harus mundur sebagai bentuk pertanggungjawaban yang konkret. Setelah mundur, mereka harus tetap hadir di meja hijau," tutur dirinya.
Ubay menambahkan bahwa perlu perubahan konkret dan besar melalui KLB. Salah satunya adalah dengan melarang pengurus klub untuk menjadi pengurus federasi.
Seperti diketahui, ada beberapa nama yang menjabat di klub dan PSSI, misalnya Iwan Budianto (pemilik saham terbanyak Arema FC dan Wakil Ketua Umum PSSI), Peter Tanuri (komisaris PT Bali Bintang Sejahtera yang mengelola Bali United dan EXCO PSSI), dan Yoyok Sukawi (CEO PSIS Semarang dan EXCO PSSI).
"Konflik kepentingan sangat terasa. Kalau ingin berubah, harus ekstrem langkahnya. Mereka yang berada di klub, jangan berada di dalam federasi. Ini berbahaya, bisa menguntungkan salah satu klub tertentu. Kedepan, harus ada peraturan yang melarang hal tersebut," ucap Ubay menutup wawancara.
Komentar