Tepat hari ini (17 Juni), satu tahun yang lalu, Sopiana Yusup dan Asep Ahmad Solihin meninggal di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA). Dua bobotoh itu ingin menyaksikan Persib Bandung melawan Persebaya Surabaya dalam lanjutan babak grup Piala Presiden 2022.
Polisi menyebut keduanya tewas setelah berdesak-desakkan dengan bobotoh lain dan terinjak-injak. Tetapi kemudian, apakah ada yang ditetapkan sebagai tersangka atas kematian Yusup dan Solihin itu? Tidak ada. Apakah ada yang mengaku bertanggung jawab? Juga tidak ada.
Setelah kematian mereka, Piala Presiden tetap digulirkan hingga selesai, seakan tidak ada problem sama sekali. PSSI, sebagai organisasi tertinggi sepakbola Indonesia, melalui Komite Disiplinnya pun melakukan investigasi dengan hasil memindahkan venue ke Stadion Si Jalak Harupat tanpa dihadiri suporter, seakan benda mati itu lah sumber masalah.
Kematian Yusup dan Solihin ini hanya dua dari sekian banyak kasus kematian yang berasal dari cacatnya tata kelola sepakbola Indonesia.
Kurang dari lima bulan setelahnya, terjadi Tragedi Kanjuruhan. Bom waktu yang dibiarkan bertahun-tahun tanpa upaya serius untuk mengatasinya membuat 135 nyawa melayang dan banyak lainnya yang luka-luka.
Tragedi Kanjuruhan adalah buah dari ketidaktegasan dan pengabaian terhadap regulasi-regulasi yang ada; anak kandung dari kelalaian dan ketidakacuhan.
Tragedi ini menunjukkan tidak beresnya penegakkan hukum. Dua polisi yang terlibat dalam penembakan dibebaskan karena asap gas air mata itu, menurut jaksa Pengadilan Negeri Surabaya, diterbangkan angin keluar stadion.
Tiga tersangka lain dihukum dengan waktu hukuman tidak lebih dari satu tahun enam bulan. Sedangkan, satu tersangka lain, yakni eks Dirut PT Liga Indonesia Baru (LIB) Ahmad Hadian Lukita, bahkan belum menjalani proses persidangan karena berkasnya belum lengkap. Meski statusnya tersangka, Lukita dibebaskan dari penahanan.
Jika kita menggunakan akal sehat, bahkan sejak sebelum kematian Yusup dan Solihin satu tahun yang lalu dan termasuk Tragedi Kanjuruhan, sederetan kematian suporter yang lain seharusnya menjadi tamparan keras. Perlu evaluasi menyeluruh yang menyentuh aspek-aspek paling dasar tata kelola sepakbola Indonesia.
Erick Thohir, sebagai Ketua Umum (Ketum) PSSI baru, harus bisa menyelesaikan persoalan dasar keamanan dan kenyamanan. Mitigasi terhadap persoalan dasar seperti ini adalah mutlak. Sebagai seorang berlatar bekalang pengusaha, Erick Thohir pasti tahu pentingnya menjaga ekosistem industri tetap sehat di segala aspek jika ingin ada kemajuan.
Melakukan audit keuangan dan menjalin kerja sama dengan beberapa federasi memang baik, tapi kematian suporter di Indonesia adalah peristiwa yang terus terulang. Jangankan langkah hukum yang tepat dan berkeadilan, pihak yang mengaku bertanggung jawab saja tidak pernah ada.
Sepakbola Indonesia tidak akan beranjak ke mana-mana jika urusan fundamental seperti keamanan masih kita urus dengan setengah-setengah, sebagaimana PSSI terkesan lebih takut terhadap sanksi FIFA ketimbang hilangnya nyawa anak bangsa.
Komentar