Sekitar enam bulan sejak Erick Thohir terpilih sebagai Ketua Umum PSSI, transformasi sepakbola Indonesia belum juga menunjukkan batang hidungnya. Sementara regulasi karet digalakkan dan pelanggaran aturan dilanggengkan, hal fundamental seperti road map (peta jalan) yang dijanjikan malah tak kunjung diumumkan.
Erick bukannya tanpa gebrakan sebagai Ketum PSSI. Terdapat beberapa program dijalankan, seperti bekerja sama dengan POLRI untuk memberantas mafia, menandatangi MOU dengan Federasi Sepakbola Jepang untuk perkembangan sepakbola nasional, merekrut Frank Wormuth sebagai konsultan Tim Nasional U-17, menjajaki pengunaan teknologi Video Assistant Referee (VAR) di Liga 1, hingga mendatangkan juara dunia Argentina dalam FIFA Matchday. Hanya saja, bersamaan dengan kebijakan tersebut, terdapat pula masalah-masalah yang menunjukkan PSSI belum mampu menyelesaikan hal-hal mendasar.
Larangan suporter tandang atas nama masa transisi terbukti tidak efektif hingga satu setengah bulan kompetisi berjalan. Beberapa suporter yang membandel dengan tetap mendatangi kandang lawan justru membuktikan kekhawatiran federasi tidak cukup beralasan. Definisi luas ‘suporter klub tamu’ dalam Pasal 51 Ayat 6 Regulasi Liga 1 2023/24 juga merugikan klub yang terpaksa terus menyetor uang denda ke rekening BRI atas nama PSSI.
Persebaya Surabaya, Persis Solo, hingga PSIS Semarang telah mengungkapkan kritiknya secara terbuka. Mereka sama-sama mengaku tidak pernah ada sosialisasi terkait teknis dari pihak PT LIB maupun PSSI guna mengantisipasi kehadiran suporter lawan.
Dalam proses penegakannya, PSSI juga disinyalir melanggar aturan sendiri. Berdasarkan Statuta PSSI 2019 Pasal 65 ayat 4, Badan Yudisial harusnya dipilih melalui Kongres PSSI. Tetapi, Kongres PSSI pada 28 Mei 2023 justru melimpahkan tanggung jawab ke anggota Komite Eksekutif. Peraturan karet dan pelanggaran statuta sama-sama merupakan lagu lama yang seharusnya beda ketika Erick dipercaya menjadi Ketum PSSI.
Terbaru, kontroversi datang dari persiapan timnas untuk Piala AFF U-23. Penolakan Thomas Doll (pelatih Persija) dan Bernardo Tavares (pelatih PSM) melepas pemainnya memiliki dasar argumen kuat, yakni Regulasi FIFA. Bukannya menghormati, sebagaimana Erick menjadikan surat dari presiden FIFA yang tidak pernah dirilis kepada publik sebagai dasar larangan suporter tandang, Ia beserta pengurus PSSI lainnya justru menyalahkan kedua pelatih hingga membawa-bawa identitas kewarganegaraan. Hal terakhir jelas tidak ada sangkut pautnya sama sekali dengan duduk persoalan: ketiadaan kompetisi kelompok umur dalam negeri yang tertata rapih untuk menghasilkan banyak pemain muda.
Daripada sekadar mempermasalahkan penolakan klub mengirim pemain ke timnas yang jelas-jelas tidak melanggar peraturan (ingat juga masalah standar stadion dan rumput untuk Piala Dunia U-17 yang sempat berlarut-larut), harusnya Erick dan segenap pengurus PSSI mengalokasikan waktu dan tenaga merapungkan road map sepakbola Indonesia secepat-cepatnya. Apalagi, nama Erick gencar diberitakan dalam kontestasi Pemilihan Presiden 2024.
Erick memang belum pasti maju sebagai cawapres, tetapi namanya jelas diusung oleh Partai Amanat Nasional. Selama belum ada jaminan konkret Erick dapat meninggalkan warisan jangka panjang di PSSI jika benar-benar maju dan menang di Pilpres 2024, maka (lagi-lagi) sepakbola Indonesia jadi pihak yang kalah.
Komentar