Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) sudah ada sejak 19 April 1930. PSSI ketika itu menjadi bagian dari perjuangan pemuda-pemuda Indonesia untuk meraih kemerdekaan dari penjajahan Belanda, sebagaimana yang diusulkan Ir. Soeratin Sosrosoegondo. Melihat sejarahnya, PSSI idealnya dipuja sebagai organisasi yang menjunjung tinggi semangat nasionalisme.
Tapi sekarang, PSSI justru sasaran caci maki. Sudah hampir dua dekade PSSI menjadi olok-olok masyarakat Indonesia, khususnya pencinta sepakbola. Bukan rahasia lagi jika apresiasi terhadap PSSI semakin berkurang sejak federasi sepakbola Indonesia tersebut dipimpin oleh Nurdin Halid. Pria kelahiran Watampone, Sulawesi Selatan, tersebut didapuk sebagai Ketua Umum PSSI pada 2003 dan memimpin hingga 2011.
Prestasi-prestasi membanggakan Indonesia terhenti sejak PSSI tak lagi dipimpin oleh Azwar Anas (1991-1999). Saat dipimpin Azwar, timnas Indonesia untuk pertama kalinya tampil di Piala Asia. Timnas Indonesia juga mencapai peringkat tertinggi FIFA sepanjang sejarah yakni peringkat ke-76. Liga Indonesia yang merupakan gabungan antara Perserikatan dan Galatama pun lahir di bawah pimpinan Azwar.
Azwar juga jadi Ketum PSSI yang berani menjatuhkan hukuman tak boleh berkecimpung di sepakbola seumur hidup kepada Ketua Komisi Wasit, Jafar Umar, setelah terbukti terlibat dengan sejumlah pengaturan skor (walau begitu Jafar sempat mengatakan bahwa ia hanya kambing hitam dari salah satu pengurus PSSI, yang tak terungkap hingga ia tutup usia). Sebanyak 40 wasit lain yang terbukti terlibat pengaturan skor pun mendapatkan hukuman yang berat.
Meski begitu, masa-masa Azwar pun dihiasi oleh kecaman dari seluruh penjuru negeri. Yang paling diingat tentu insiden "Sepakbola Gajah" yang dilakukan Mursyid Effendi. Atas insiden itu pula Azwar akhirnya mengundurkan diri dan ia digantikan oleh Agum Gumelar.
PSSI era Agum Gumelar (1999 hingga 2003) menjadi awal mula Timnas Indonesia miskin prestasi. Prestasi terbaik timnas di era Agum hanya sebatas dua kali runner-up Piala Tiger (sekarang Piala AFF), di antaranya mengalahkan Filipina dengan skor 13-1. Tapi tak seperti ketum-ketum era milenum yang haus akan jabatan, Agum menolak kembali memimpin PSSI setelah masa jabatannya habis.
Walau begitu Agum punya peranan penting sebagai tokoh sepakbola Indonesia. Ia disebut-sebut sebagai penggagas dibentuknya Komite Normalisasi ketika dualisme PSSI terjadi pada 2011, hingga akhirnya persoalan dualisme terselesaikan. Saat itu ia juga diminta kembali menjadi Ketua Umum PSSI yang baru, tapi lagi-lagi ia menolak karena pernah gagal.
"Saya pernah gagal menjadi Ketua Umum PSSI," kata Agum pada 2011 seperti yang dikutip Antara. "Selama kepemimpinan saya timnas juga mengalami kegagalan. Saya sudah tua dan pernah gagal. Jadi saya tidak ingin maju lagi seperti yang diinginkan banyak orang. Tapi untuk membantu PSSI, saya siap."
Agum sendiri sebenarnya saat terpilih menjadi Ketua PSSI pada 1999 punya rekam jejak yang tak jauh-jauh di sepakbola. Sebelum itu, selain sempat menjadi Menteri Perhubungan dan Menteri Perhubungan dan Telekomunikasi, ia pernah menjadi Ketua Umum Liga Amatir PSSI dan Ketua Liga Indonesia pada 1993-1995. Karenanya tak heran ia punya pengaruh kuat di sepakbola nasional.
Masalah Mengantre di PSSI Era Nurdin Halid
Nama Nurdin Halid di kancah persepakbolaan nasional boleh dikatakan jauh dari kesan positif. Ia masuk ke PSSI dengan rekam jejak sebagai pengusaha dan politikus. Sebelum menjadi Ketua Umum PSSI pada 2003, ia adalah anggota DPR-RI dari fraksi Partai Golongan Karya (Golkar).
Sejak Nurdin memimpin, PSSI pun mulai dikenal sebagai "organisasi kuning" yang merupakan warna khas Partai Golkar. Agum sebenarnya dikenal sebagai simpatisan partai PDI Perjuangan. Tapi Agum nyaris tidak pernah membawa-bawa bendera partainya. Hal itu berbanding terbalik dengan Nurdin. Nurdin yang pasca Piala AFF 2010 mengatakan timnas tidak boleh dipolitisasi, justru melakukannya di hadapan para kader Golkar.
"Partai Golkar adalah partai karya, sehingga setiap kader Golkar harus memberi kontribusi terbaik bagi tanah air di manapun mereka berada, termasuk saya sebagai kader Golkar berbuat untuk PSSI,” ujar Nurdin pada 2010 dilansir Tempo Interaktif. "Banyak cercaan yang dialamatkan kepada saya terkait kepemimpinan di PSSI. Namun mereka mengelu-elukan timnas saat berlaga di lapangan. Padahal keberhasilan timnas tersebut tak lepas dari kepemimpinan saya di PSSI."
Nurdin Halid saat menghadiri pembukaan Liga Desa Partai Golkar di Takalar, Makassar (via: wikipedia, Irawati Husein)
Sepanjang kepemimpinan Nurdin di PSSI, yakni selama tujuh tahun, sebenarnya Nurdin lebih disibukkan dengan kasus-kasus korupsi. Ia menjadi tersangka kasus penyelundupan gula ilegal pada 2004. Di tahun yang sama ia juga merupakan tersangka korupsi distribusi minyak goreng. Kasus pelanggaran impor beras pada 2005 pun membuatnya harus mendekam di penjara selama dua tahun enam bulan (kemudian mendapatkan remisi).
Saat dipenjara, Nurdin tetap memimpin PSSI. Inilah yang membuat publik sepakbola Indonesia semakin geram pada PSSI. Ketika prestasi tak kunjung tiba, PSSI justru berulah dengan terus mempertahankan Nurdin sebagai ketua umum. Situasi ini yang membuat serangkaian protes di pertandingan-pertandingan timnas Indonesia dari suporter kerap digaungkan.
Apa yang dilakukan Nurdin ini tidak seperti Ali Sadikin yang memimpin PSSI pada 1977 hingga 1981. Ketika isu suap dan pengaturan skor merajalela pada kompetisi Galatama saat itu, Ali Sadikin yang ditekan masyarakat Indonesia akhirnya memilih mengundurkan diri sebagai bentuk tanggung jawabnya.
Harian Guardian (Inggris) juga pernah menyindir PSSI atas "ulah" Nurdin di atas. Pada 2010, Nurdin mendapatkan gelar 2010 Best FA Official. Ia disandingkan dengan Ketua Umum federasi sepakbola Kroasia, Vlatko Markovic, yang diduga berbuat curang saat terpilih menjadi ketua umum. Guardian ketika itu menyoroti Nurdin yang memimpin PSSI dari balik terali besi.
Nurdin yang ketika itu enggan mundur dari jabatan ketua umum PSSI pun tetap mencalonkan diri sebagai Ketua Umum PSSI periode 2011-2015. Apalagi ketika itu muncul isu bahwa ia merekayasa aturan kandidat calon ketua umum PSSI yang baru untuk menyingkirkan kandidat lain. Akan tetapi ia tetap kalah dari Djohar Arifin.
Konflik Djohar Arifin dan La Nyalla Mattalitti
Pasca Nurdin tak lagi jadi Ketum PSSI, masalah demi masalah tetap merundungi PSSI. Djohar Arifin yang menjadi penerusnya melahirkan masalah yang lebih besar karena banyak anggota PSSI yang tak mengakui terpilihnya Djohar sebagai Ketum PSSI. Para anggota PSSI yang tak setuju itu, yang akhirnya terdepak dari pos Exco PSSI, melahirkan Komite Penyelamat Sepakbola Indonesia (KPSI) yang dipimpin oleh Tony Apriliani dan La Nyalla Mattalitti yang sebenarnya merupakan anggota Komite Eksekutif PSSI.
Saat KPSI dibentuk, La Nyalla tahu betul risiko besar yang dihadapi PSSI dengan adanya dua federasi tersebut; pembekuan dari FIFA. Akan tetapi hal itu tak menghadang La Nyalla untuk mewujudkan tujuannya yang tidak mengakui PSSI pimpinan Djohar. Bahkan hal itu sengaja dilakukan agar FIFA menghukum PSSI sehingga KPSI bisa muncul ke permukaan.
"Kami siap menerima sanksi dari FIFA," kata La Nyalla seperti yang dikutip Detik Sport. "Karena kalau hasilnya nanti disanksi, yang kena sanksi itu PSSI-nya Djohar Arifin, bukan saya. Sehingga PSSI hasil KLB akan tetap terus berjalan. Kita tidak mau ditunda. Apa pun hasilnya mau A, B, C. FIFA harus tegas dan mengambil keputusan secepatnya. Dan jika nanti hasilnya tidak sesuai dengan keinginan kami, maka kami akan melakukan gugatan kepada CAS."
Selain dualisme federasi, di era Djohar juga dualisme liga terjadi. Karena Indonesia Super League (ISL) dikuasai oleh orang-orang di KPSI, Djohar pun menggagas Indonesia Premier League (IPL yang juga dikenal LPI, Liga Prima Indonesia). Hal ini membuat konflik semakin berkepanjangan.
KPSI lantas melarang para pemain di ISL untuk membela timnas Indonesia. KPSI pun membuat timnasnya sendiri dengan menunjuk Alfred Riedl sebagai pelatih timnas versi KPSI, padahal PSSI sudah membentuk timnas asuhan Nil Maizar. Alhasil pada Piala AFF 2012, timnas Indonesia tidak turun dengan skuat terbaiknya. Di saat itu pula muncul pemain-pemain naturalisasi seperti Raphael Maitimo, Tonnie Cussell, hingga Jhon van Beukering.
Hanya Bambang Pamungkas pemain ISL yang mau membela timnas asuhan Nil Maizar. Pemain lain seperti Hamka Hamzah, Firman Utina, Ponaryo Astaman, dan pemain top lain yang di ISL, lebih tunduk pada KPSI. Bepe pun lantas mengumumkan pensiun dari timnas Indonesia setelah di Piala AFF 2012 Indonesia langsung tersingkir dari fase grup oleh Malaysia dan Singapura.
Soal ini Bepe baru buka suara pada 2016 lalu. "Ketika timnas terpuruk dan ditinggalkan para pemain terbaiknya, sudah menjadi tanggung jawab saya untuk berada di sana," kata Bepe seperti yang dikutip CNN Indonesia. "Bagaimana bisa mereka [KPSI] berani mengatakan demi bangsa dan negara, namun pemain timnas dilarang bermain untuk negaranya? Di satu sisi, mereka juga berani mengatakan demi bangsa dan negara tetapi ketika Indonesia kalah mereka bersorak gembira?"
"Persetan dengan mereka semua yang berkata demi bangsa dan negara itu. Saya tidak bisa bekerja sama dengan orang-orang semacam itu," sambungnya.
Situasi ini terjadi hingga 2013, ketika orang-orang di KPSI akhirnya kembali ke pangkuan PSSI. La Nyalla pun saat itu akhirnya menjabat sebagai Wakil Ketua Umum. Keputusan itu yang membukakan jalan bagi La Nyalla menjadi Ketua Umum PSSI. Pada 2015, La Nyalla pun terpilih sebagai Ketua Umum PSSI baru.
Djohar Arifin (kanan) dan La Nyalla Mattalitti (kiri) bersama Joko Driyono saat keduanya "berdamai" pada 2013
Namun tak berselang lama, keputusan PSSI itu tak diakui oleh Menteri Pemuda dan Olahraga, Imam Nahrawi. Menpora pun membekukan PSSI. Adanya kasus penunggakan gaji dan masalah legalitas Arema Cronus dan Persebaya pun melatarbelakangi keputusan Menpora membekukan PSSI.
La Nyalla sempat meminta Menpora mencabut pembekuan tersebut karena adanya ancaman PSSI disanksi FIFA. Namun Menpora bergeming, FIFA sebagai federasi sepakbola tertinggi dunia akhirnya menghukum PSSI dengan keanggotaannya dicabut sementara sehingga timnas Indonesia tidak bisa berlaga di ajang internasional.
Sama seperti Nurdin, La Nyalla pun ternyata terlibat kasus hukum. Ia divonis menjadi tersangka dalam kasus pencucian uang saat ia masih menjabat sebagai Kepala Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur pada 2011 hingga 2014. Kasus inilah yang memaksa La Nyalla mundur yang kemudian ia digantikan sementara waktu oleh Hinca Panjaitan.
Edy Rahmayadi Semakin Mencoreng PSSI
Setelah hukuman terhadap PSSI dicabut FIFA, bukan angin segar yang didapatkan masyarakat Indonesia. Sejak Kongres PSSI pada 2017, sudah banyak keanehan terjadi. Djohar Arifin yang kembali mengajukan diri sebagai calon Ketua Umum diusir. Salah satu agenda pembahasan dalam Kongres terkait status pemutihan klub (salah satunya tentang Persebaya Surabaya) dihapus tiba-tiba beberapa saat sebelum Kongres dimulai.
Kemudian dalam pemilihan ketua umum, masyarakat Indonesia sempat menaruh harapan besar pada salah satu legenda sepakbola Indonesia, Kurniawan Dwi Yulianto, yang maju sebagai kandidat ketua umum. Akan tetapi harapan itu sirna setelah ia, bersama kandidat lain yakni Sarman Hakim, tidak mendapatkan satu pun suara. Suara hanya terbagi pada Edy Rahmayadi, Moeldoko, dan Eddy Rumpoko. Edy menang telak dengan 76 suara dari maksimal 107 suara.
PSSI yang diharapkan akan direformasi anggota-anggotanya pun tidak terjadi. PSSI kembali diisi oleh orang-orang lama. Tak lupa juga sejumlah anggota yang rangkap jabatan, salah satunya Joko Driyono.
Tak sampai di situ, ketika Liga 1 2017 sebagai divisi teratas liga Indonesia yang baru digulirkan, banyak regulasi aneh. Selain aneh, regulasi pun berubah-ubah saat liga berjalan. PSSI juga memberikan hukuman yang aneh seperti hukuman penonton tanpa atribut, yang hanya ada di Indonesia. Kematian suporter pun anehnya belum diusut tuntas hingga saat ini. Puncak keanehan Liga 1 terjadi pada akhir musim, ketika Bhayangkara FC mendapatkan tiga poin gratis dari Komdis PSSI.
Baca juga: Tidak Ada Anak Emas, Semua Klub Liga 1 Adalah Korban
Segala keanehan itu dilengkapi oleh keputusan Edy Rahmayadi yang memilih cuti dari jabatan Ketum PSSI untuk maju pada Pemilihan Gubernur 2018. Ketika PSSI membutuhkan sosok yang bisa memajukan sepakbola nasional, PSSI saat ini justru dipimpin oleh orang yang memiliki ambisi pribadi yang membuatnya rela meninggalkan tanggung jawab utamanya untuk memajukan sepakbola Indonesia.
Baca juga: Lagi Perang, kok, Cuti?
***
Dari serangkaian cerita di atas, gejolak di luar lapangan yang diakibatkan PSSI inilah menjadi bumbu-bumbu masyarakat Indonesia semakin membenci PSSI. Sepakbola Indonesia lebih heboh oleh persoalan di luar lapangan ketimbang prestasinya. Prestasi Indonesia yang semakin terjun bebas jelas membuat masyarakat Indonesia semakin gerah.
Sebenarnya banyak program dan rencana PSSI yang positif di era sekarang ini. Dimulai dari dibentuknya kurikulum FILANESIA (Filosofi Sepakbola Indonesia) untuk sepakbola usia dini, road map target Indonesia tampil di Piala Dunia 2034, dan penerapan Good Corporate Governace dalam tubuh PSSI, menjadi harapan bagi Indonesia punya masa depan yang lebih baik. Tapi karena "ulah" Ketua Umum PSSI-nya sendiri, sebagaimana yang sudah terjadi sejak 2003, nama PSSI secara organisasi tetap jelek di mata masyarakat.
Pertanyaannya, sampai kapan ini akan terjadi? Tentu hanya PSSI sendiri yang bisa menjawab—entah itu lewat prestasi maupun penunjukan Ketua Umum yang bersih dan benar-benar punya rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap Indonesia, terhadap sepakbola Indonesia.
Komentar