Ketika Sanksi Poin Tak Sentuh Masalah Sebenarnya: Regulasi Ditegakkan, Tapi Nasib Pemain Terlupakan
Musim baru Liga Indonesia baru saja dibuka, tapi sejumlah klub sudah lebih dulu tersandung sebelum bola bergulir. Bukan kalah di lapangan, bukan pula kebobolan di menit akhir, melainkan minus poin yang sudah tertera di papan klasemen bahkan sebelum peluit kick-off pertama berbunyi.
Fenomena ini terjadi merata, dari Super League sampai Championship. Total belasan klub memulai kompetisi dengan modal minus, seolah pertandingan sesungguhnya bukan cuma melawan lawan tanding, tapi juga melawan catatan administrasi mereka sendiri.
Di Super League, korban regulasi ini adalah Java United dan Isenmulang Kalteng, dua klub hasil alih rupa dari Malut United dan Adhyaksa. Satu pindah ke Semarang dan berkandang di Stadion Jatidiri, satu lagi hijrah ke Palangka Raya dan menetap di Stadion Tuah Pahoe. Masalahnya, kepindahan terjadi setelah proses Club Licensing 2025/26 rampung.
Aturannya sederhana namun tegas: begitu lisensi klub diketuk palu, urusan infrastruktur tidak boleh lagi berubah seenaknya. Ibarat sudah lulus ujian lalu pindah sekolah, ijazahnya otomatis dipertanyakan lagi.
Pertanyaannya, apakah sanksi ini langkah positif dari federasi dan operator liga? Kalau dilihat dari sisi regulasi, jawabannya iya. I.League akhirnya berani menagih konsekuensi, bukan sekadar menulis aturan di atas kertas lalu dibiarkan jadi macan kertas seperti musim-musim sebelumnya.
Tapi ironinya, keberanian ini muncul setelah bertahun-tahun liga dikenal permisif terhadap ketidakberesan administratif klub. Wajar kalau publik bertanya, ini penegakan regulasi yang konsisten, atau sekadar pencitraan di awal musim yang gampang dilupakan begitu bola sudah bergulir beberapa pekan?
Beralih ke Championship, masalahnya jauh lebih ramai. Sepuluh klub memulai musim dengan poin minus, dan penyebabnya seragam: gagal memenuhi Kriteria A dalam proses lisensi klub, mulai dari urusan stadion kandang sampai kelengkapan administrasi dasar. PSBS Biak jadi juara minus dengan potongan 4 poin, disusul Persiba Balikpapan di angka yang sama.
PSIS Semarang, Semen Padang, Sumsel United, dan Persiraja Banda Aceh masing-masing kena potongan satu poin. Sementara Persiku Kudus, Kendal Tornado FC, Persela Lamongan, dan Persipura Jayapura melengkapi daftar klub yang harus mengejar ketertinggalan sejak laga pembuka.
Mirisnya, sebagian klub ini sebenarnya sudah menyelesaikan hampir semua syarat lisensi. Bukan karena mereka malas mengurus dokumen, tapi karena satu celah kecil, biasanya soal homebase atau kondisi keuangan yang belum tuntas, jadi cukup untuk menjatuhkan mereka ke titik minus sejak hari pertama.
Ada yang bilang ini bentuk disiplin yang perlu, ada juga yang menyebutnya hukuman kolektif yang kurang proporsional. Toh yang menanggung akibat bukan cuma manajemen di ruang rapat, tapi pemain yang harus berlari mengejar defisit poin di lapangan hijau.
Namun dari semua drama pengurangan poin, kasus PSBS Biak adalah yang paling menyayat sekaligus paling menggelikan untuk dibahas. Klub asal Papua ini terdegradasi dari Super League dengan warisan utang gaji ke pemain dan pelatih yang sudah menumpuk hampir empat bulan sebelum musim lalu berakhir.
APPI mencatat total kewajiban PSBS ke pemain mencapai lebih dari Rp2,29 miliar dari dua musim kompetisi berturut-turut, lengkap dengan belasan putusan NDRC yang diabaikan begitu saja seolah cuma surat tagihan biasa yang bisa dibiarkan menumpuk di meja.
Sepekan menjelang kompetisi bergulir, APPI mengirim surat resmi ke I.League. Isinya jelas, PSBS Biak seharusnya tidak diizinkan berkompetisi di Championship sebelum seluruh tunggakan kepada pemain diselesaikan. Bukan cuma soal uang, tapi soal nasib pemain yang haknya sudah lama tergantung tanpa kepastian.
Suara ini bukan sekadar surat pengaduan biasa, melainkan alarm keras dari asosiasi yang merasa federasi dan operator liga terlalu sering menutup mata pada masalah yang sama, berulang, musim demi musim.
Tapi apa yang terjadi kemudian? PSBS Biak tetap diberi lampu hijau untuk berlaga di Championship, lengkap dengan sanksi -4 poin sebagai bentuk “konsekuensi”. Ironi ini terasa seperti menghukum murid yang melakukan pelanggaran berat dengan cara tetap menyuruhnya ikut ujian, sambil membiarkan hukuman pelanggaran itu menggantung.
Pihak I.League beralasan urusan tunggakan gaji adalah ranah APPI, NDRC, bahkan FIFA, bukan semata wewenang operator kompetisi. Alasan yang secara teknis mungkin benar, tapi terasa seperti lempar tanggung jawab dan bersikap masa bodoh di tengah krisis yang justru butuh keputusan tegas dan cepat.
Di sinilah letak paradoksnya. Liga ini rajin menghukum klub yang telat pindah kandang atau kurang satu dokumen lisensi, tapi tampak lamban ketika menghadapi klub yang sudah bertahun-tahun menahan hak dasar pemainnya. Seolah kesalahan administratif lebih berat dosanya dibanding nasib manusia yang menunggu gajinya sendiri.
Padahal keduanya sama-sama bagian dari club licensing, sama-sama soal kepatuhan terhadap aturan. Bedanya, yang satu menyangkut gedung dan dokumen, yang satu lagi menyangkut perut dan keluarga para pemain yang sering kali cuma bisa bersuara lewat unggahan story Instagram.
Pengurangan poin di awal musim 2026/27 ini bisa dibaca dua arah. Sebagai bukti federasi mulai serius menegakkan aturan, sekaligus sebagai cermin bahwa penegakan itu masih pilih-pilih mana yang mudah dihukum dan mana yang terlalu rumit untuk disentuh.
Di atas kertas, aturan Club Licensing kelihatan galak dan modern, didukung federasi benua, siap memotong belasan poin bagi yang bandel. Tapi begitu berhadapan dengan kasus yang menyangkut nasib dan periuk nasi manusia sungguhan, ketegasan itu tiba-tiba berubah jadi bisikan lirih yang gampang ditawar lewat rapat dan fase banding.
