Nyanyian Gusti Randa di Sepakbola Indonesia

Nama Gusti Randa begitu populer dalam dua tahun terakhir. Anggota Komite Eksekutif PSSI ini mulai rajin menghiasi media-media olahraga. Teranyar, dirinya menjadi tajuk utama sejumlah berita lantaran jabatan barunya sebagai Komisaris PT Liga Indonesia Baru, bersama anggota Exco PSSI lain, Dirk Soplanit, yang menjadi Direktur Utama PT LIB.

Satu dekade terakhir nama Gusti Randa memang lebih identik dengan pemberitaan-pemberitaan yang berkaitan dengan sepakbola nasional. Padahal awalnya pria bernama lengkap Gusti Randa Malik ini lebih populer sebagai aktor, penyanyi dan pengacara. Pada awal 2000-an pun dia masih lebih sering muncul dalam pemberitaan infotainment atas masalah yang menimpa rumah tangganya. Namun mengalahkan lagu Ingin Kembali yang dipopulerkannya, "nyanyian" Gusti Randa di sepakbola Indonesia akan lebih diingat masyarakat masa kini.

Awal kiprah kaki Gusti Randa menginjak sepakbola Indonesia dimulai setelah Pemilu 2009. Ketika itu, pria kelahiran Jakarta ini menjadi calon legislatif DPR RI di Sumatera Barat lewat Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) namun gagal menembus parlemen.

Di tengah kegagalannya nyaleg itu Gusti mendapatkan tawaran dari Ronny Pattinasarani yang membutuhkan sosok publik untuk memopulerkan futsal di tanah air. Pria kelahiran 15 Agustus 1965 ini pun lantas membentuk Persatuan Olahraga Futsal Indonesia (POFI). Dari sinilah Gusti bisa masuk ke PSSI.

"Bang Ronny Pattinasarani membutuhkan public figure untuk mensosialisakina futsal ini. Terus saya bikin POFI. Tiba-tiba PSSI-nya Nurdin Halid ini negur saya, `Eh, Gusti. Gak boleh ada federasi under FIFA yang di luar federasi. Itu harus masuk departemen di PSSI. Departemen futsal dan ketuanya udah ada.` Pokoknya repot lah. Tapi ketika kongres PSSI, diputuskanlah saya untuk ditarik ke PSSI untuk jadi Ketua Badan Futsal Nasional," ungkap Gusti ketika diwawancara Beritagar.

Latar belakang hukum yang dimiliki Gusti membuatnya jadi sosok yang cukup penting di PSSI. Sejumlah masalah hukum yang berkaitan dengan PSSI dan klub Indonesia kerap melibatkannya sebagai pengacara. Setelah sempat jadi anggota tim verifikasi calon Ketua Umum PSSI pada awal 2011, dia juga menjadi kuasa hukum PT Persija Jaya Jakarta di tahun yang sama. Saat itu Persija tengah diperebutkan oleh tiga pihak berbeda. Gusti berada di pihak Persija yang dimiliki oleh Benny Erwin dan Ferry Paulus untuk "melawan" PT Persija Jakarta kubu Nachrowi dan Toni Tobias serta PT Persija Jaya kubu Hadi Basalamah dan Sucipto. Gusti ketika itu menentang keputusan PSSI yang memenangkan PT Persija Jaya kubu Hadi Basalamah dan Sucipto.

Saat itu juga tengah terjadi dualisme di tubuh PSSI yang memunculkan Komite Penyelamat Sepakbola Indonesia (KPSI). Gusti berada di pihak KPSI. KPSI lantas membentuk kepengurusannya sendiri di mana Gusti mendapatkan pos Ketua Komisi Disiplin.

Bahkan Gusti mencalonkan diri jadi Ketua Umum KPSI ketika Kongres Luar Biasa digelar oleh pemilik suara. Walau begitu dia kalah telak oleh La Nyalla Mattalitti (79 suara dari total 81 suara). Gusti adalah satu-satunya calon selain La Nyalla yang mendapatkan suara (2 suara) ketika calon lain seperti Ilham Noor, MR Kambu, dan Ryan Latif tak mendapatkan satu suara pun.

PSSI versi KPSI ini hanya bertahan selama setahun. La Nyalla membubarkan KPSI setelah pada KLB 2013 disahkan menjadi Wakil Ketua Umum PSSI pimpinan Djohar Arifin. Gusti Randa kecipratan jabatan Departemen Hukum PSSI atas hasil KLB tersebut.

Di tahun yang sama Gusti juga terpilih sebagai Ketua Asprov PSSI DKI Jakarta periode 2013-2017. Tapi kemenangannya itu dihiasi protes dari sejumlah pemilih suara. Mereka menilai Gusti tidak sah jadi Ketua Umum Asprov PSSI karena belum lima tahun berkecimpung di organisasi sepakbola nasional, khususnya Jakarta, sebagaimana syarat seorang Ketua Umum.

"Hal ini sudah direncanakan oleh pihak-pihak yang menginginkan Gusti Randa jadi ketua. Buktinya ada empat pemilik hak suara sah namun dicoret. Pemilihan ini sudah diskenariokan," tutur Ketua Umum ABC Wirayuda, Raymon, seperti yang dikutip Merdeka. "Terang-terangan ini tidak fair."

"Katanya ingin rekonsiliasi, namun apa buktinya? Ini membuktikan bahwa mereka tidak ada kepedulian dalam hal pembinaan sepakbola. Kami itu anggota resmi karena membina klub dan pemain dari nol. Ironisnya, Gusti Randa itu tidak pernah mengurus sepakbola yang resmi. Dia hanya pengurus Selebritis FC. Itu bukanlah anggota resmi dan tidak memberikan dampak berarti dalam sepakbola Jakarta," sambungnya.

Meski mendapatkan penolakan, Gusti tetap pede bisa memajukan sepakbola Jakarta. Bahkan jika sepakbola Jakarta tidak maju di bawah kepemimpinannya dia siap mundur dari jabatan yang ketika itu baru diterimanya. "Kalau tidak bisa juga mendapatkan dana dari APBD dan CSR, maka saya yang akan memberikan dana operasional setiap tahunnya sebesar Rp200 juta. Jika gagal mewujudkannya dalam periode satu tahun, saya siap mundur."

Tahun 2014 nama Gusti Randa kembali akrab dengan dunia politik. Gusti yang merupakan Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Hanura ini kembali nyaleg. Jika sebelumnya menjadi caleg di Sumatera Barat, pada 2014 dia mencalonkan diri jadi caleg DPR RI di Kalimantan Selatan II. Tapi pencalonannya itu dihiasi berita negatif karena tidak mencantumkan biaya kampanye pada Komisi Pemilihan Umum (KPU). Lagi, Gusti gagal merebut suara rakyat.

Suara Gusti di persepakbolaan nasional kembali nyaring pada 2015. Saat itu PSSI berkisruh dengan Pemerintah dalam hal ini Menteri Pemuda dan Olahraga, Imam Nahrawi. Imam Nahrawi membekukan PSSI tak lama setelah La Nyalla Mattalitti dinyatakan menang dalam pemilihan Ketua Umum PSSI periode 2014-2019. Dalam susunan kepengurusan PSSI La Nyalla tersebut, pemeran Samsul Bachri dalam film Siti Nurbaya ini terpilih sebagai Komite Eksekutif PSSI bidang Hukum.

Karenanya selama konflik PSSI vs Menpora ini Gusti menjadi sosok yang cukup vokal menentang tindakan Menpora yang membekukan PSSI. Gusti Randa yang ketika itu ditunjuk sebagai Ketua Forum Asprov PSSI tersebut mencurigai ada pihak yang menunggangi konflik antara PSSI dan Menpora tersebut.

"Tim Sembilan itu dari mana anggarannya? Diketahui, situasi politik di DPR-RI, yang sampai sekarang mungkin APBNP belum keluar. Terus, dari mana? Kalau dari kantong pribadi, kantong siapa? Kami tahu ada orang yang merasa kalah di konflik PSSI sebelumnya, jangan-jangan orang itu. Kami tidak ingin berprasangka buruk, tapi kalau betul ada dana dan kami tidak tahu, kami punya hak melaporkan ke KPK karena ini Kementerian," ujar Gusti Randa dinukil dari harian Merdeka.

Gejolak sendiri antara PSSI vs Kemenpora berbuah disanksinya Indonesia oleh FIFA sehingga tidak bisa berlaga di pertandingan internasional dan segala kegiatan PSSI tidak diakui FIFA. Sanksi tersebut baru dicabut setahun berikutnya. Dicabutnya pembekuan PSSI oleh Menpora melatarbelakangi Indonesia terbebas dari sanksi FIFA.

Namun La Nyalla tak lagi jadi Ketua Umum PSSI setelah jadi tersangka kasus pencucian uang dalam pengelolaan dana hibah yang diterima Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur tahun 2011 sampai 2014. Dia dipaksa lengser oleh para pemegang hak suara dalam Kongres Luar Biasa PSSI. Hinca Panjaitan yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Ketua Umum diangkat jadi Plt. Ketua Umum menggantikan La Nyalla.

Hasil KLB 2016 juga mendesak semua Komite Eksekutif diganti. Sementara itu 12 pemegang hak suara secara spesifik menyebut tiga anggota Komite Eksekutif yang harus diganti adalah La Nyalla sebagai Ketua Umum dan dua anggota Komite Eksekutif yakni Johar Lin Eng dan Gusti Randa. Namun keduanya sudah mengajukan surat pengunduran diri jauh sebelum KLB digelar. Gusti, yang juga mundur dari jabatan Ketua Forum Asprov PSSI, mundur dengan alasan ingin lebih dekat dengan keluarga. Karenanya KLB tersebut menjadi pengesahan bagi Johar dan Gusti yang dilengserkan dari jabatan Komite Eksekutif.

Akan tetapi Gusti meninggalkan PSSI hanya untuk sementara. Pada Kongres tahunan yang digelar pada tahun yang sama untuk menentukan Ketua Umum dan Exco baru, Gusti Randa kembali masuk dalam jajaran pengurus PSSI periode 2016-2020 pimpinan Edy Rahmayadi. Pria yang kini berusia 53 tahun tersebut disahkan sebagai Ketua Komite Eksekutif bidang Hukum juga bidang Status Pemain. Dua jabatan inilah yang membuatnya memilih mundur dari jabatan Ketua Umum Asprov PSSI DKI Jakarta.

Selama menjadi Ketua Umum Asprov PSSI DKI Jakarta, beberapa pihak menilai bahwa Gusti gagal menjalankan tugasnya dengan baik. Bahkan ada juga yang menyebut bahwa Gusti meninggalkan Asprov PSSI DKI Jakarta dengan situasi yang kacau balau.

"Kebobrokan Asprov PSSI DKI ini sudah jauh terlihat saat Gusti Randa didapuk menjadi nakhoda, tidak ada kegiatan. Paling parah saat 2015 tidak mengikuti ajang Piala Soeratin. Gusti Randa kemudian mengundurkan diri sebagai ketua Asprov dan mendapuk Vivien Sungkono sebagai Plt (Pelaksana tugas)," kata Rinci Gustiawan, perwakilan dari klub Bina Mutiara, dikutip dari Goal.

"Semua dilakukan semaunya tanpa mekanisme organisasi. Benny Erwin yang sebelumnya exco berubah menjadi sekjen, bertukar posisi dengan Muklas Rowie yang sebelumnya sekjen. Kemudian, Daeng Rizal Hafidz naik pangkat, dari anggota exco menjadi wakil ketua," ujar Erwin Mahyudin selaku perwakilan dari klub Pemuda Jaya, dari sumber yang sama.

Tak hanya itu, kekecewaan para pemegang hak suara di Asprov PSSI DKI Jakarta pada Gusti Randa tertuang pada 4 poin mosi tidak percaya yang mereka rilis jelang pemilihan Ketua Umum Asprov PSSI DKI Jakarta yang baru. Pada poin ketiga berbunyi: "Kami Asosiasi Kota dan klub anggota menolak kehadiran Gusti Randa dalam pelaksanaan Kongres Asprov PSSI DKI Jakarta karena sudah tidak memiliki legitimasi di mata anggota dengan mengundurkan diri sepihak sebagai ketua Asprov PSSI DKI Jakarta."

Meski begitu, bagi PSSI, Gusti Randa adalah sosok yang bisa andalkan. Pada 2018 dia ditunjuk menjadi Ketua Tim Pencari Fakta untuk menangani kasus tewasnya suporter pada laga Persib Bandung vs Persija Jakarta di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Bandung. Berkat temuan-temuannya itulah Persib akhirnya disanksi tidak bisa menjalani laga kandang di Pulau Jawa sampai Liga 1 2018 berakhir dan larangan disaksikan penonton sampai pertengahan musim Liga 1 2019 (sanksi ini dicabut per 28 Februari 2019).

Sama seperti Joko Driyono yang kariernya terus menanjak di PSSI meski penuh dengan kontroversi, Gusti Randa akhirnya menjabat sebagai Komisaris PT Liga Indonesia Baru per 2019 ini. Dia menggantikan Glenn Sugita yang memilih mundur dari jabatan Komisaris PT LIB agar bisa fokus pada Persib Bandung, kesebelasan yang dimilikinya.

Meski idealnya PT LIB selaku operator liga berasal dari pihak independen alias bukan dari PSSI agar tidak ada conflict of interest, PSSI mengatakan bahwa terpilihnya Gusti Randa dan Dirk Soplanit sebagai komisaris baru PT LIB disetujui semua pihak dan hal tersebut akan menjadi awal menuju manajemen yang lebih baik pada Kongres Luar Biasa berikutnya.

"Dilatarbelakangi oleh keputusan Komite Eksekutif yang akan menggelar KLB tersebut, maka RUPS hari ini memutuskan untuk membentuk manajemen interm. Manajemen interm tersebut akan mengantarkan kami hingga KLB nanti dan memberikan ruang kepada kepengurusan baru untuk dapat mengidefinitifkan kepengurusan di PT LIB," kata Ratu Tisha pada laman resmi. Gusti.

Simak opini dan komentar Rochy Putiray terkait para pengurus PSSI yang ditangkap oleh Satgas Anti Mafia Bola di video di bawah ini: