Saat Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI) menuntut PSSI segera memberikan hasil verifikasi internalnya atas 18 kesebelasan, kita malah dibuat bingung sekaligus tertawa. Kok, bisa? BOPI sebenarnya memberikan tenggat waktu sampai 5 April 2017, alias kemarin, tapi kita sendiri belum mendapatkan kepastian soal verifikasi tersebut.
Hal yang lucunya, Edy Rahmayadi, sebagai ketua umum PSSI, sempat berbicara pada 29 Maret 2017, seperti yang kami kutip dari CNN Indonesia: “Sudah dari awal kami urus. Klub-klub ini, kan, bukan baru lahir. Mereka sudah profesional dan klub sudah siap bertanding dan jelas, dong, dia legal.”
Padahal jelas-jelas ada lima kesebelasan Liga 1 yang “baru lahir” seperti Bali United (2014), Bhayangkara FC (2016), Madura United (2016), PS TNI (2015), dan Pusamania Borneo FC (2014). Belum lagi jika kita juga memasukkan Arema FC yang sebelumnya bernama Arema Cronous.
Untuk poin tersebut, Edy sempat berbicara jika kesebelasan-kesebelasan yang berganti nama proses administrasinya telah diselesaikan sehingga sudah tidak ada masalah lagi, seperti kutipan yang saya dapatkan dari detikSport (27/01): “Secara administrasi sudah terselesaikan karena mereka bentuknya PT. Bisa saja PT beralih tangan dan yang penting terselesaikan secara administrasi."
Masih dalam sumber kutipan yang sama, saya juga menemukan kalimat ini: “Verifikasi sudah selesai. Jadi klub-klub yang bisa main di ISL (Liga 1) sudah pas dan sudah deal, yaitu 18 klub.”
Ingat, kedua kutipan tersebut adalah kutipan dari tanggal 27 Januari dan 29 Maret 2017. Saat itu, proses verifikasi yang dimaksud oleh Edy sebenarnya masih tidak jelas. Jika kesebelasan sudah profesional, seperti yang beliau katakan, lalu buktinya apa? Atau sebenarnya yang perlu diverifikasi itu PSSI dan PT Liga Indonesia Baru (LIB) jangan-jangan?
Masalahnya, melalui ultimatum BOPI di atas, jika BOPI belum menerima hasil verifikasi tersebut sampai kemarin (saya merasa aneh menulis dengan acuan waktu seperti ini), maka BOPI tidak akan mengeluarkan surat rekomendasi izin menggelar Liga 1.
Surat izin rekomendasi ini penting karena dibutuhkan oleh pihak kepolisian untuk mengeluarkan izin keramaian yang berkaitan dengan pertandingan. Jika ini semua tidak ada, maka bisa jadi Liga 1 akan molor, kecuali jika Liga 1 memang mau jalan tanpa adanya izin.
Verifikasi a la Indonesia
Tidak sampai di situ, kita mendapati hal menggelikan (sekaligus mengesalkan) lainnya dari COO PT LIB, Tigor Shalom Boboy. Ia menjamin bahwa berkas verifikasi yang dibutuhkan akan segera diselesaikan. Kutipan ini saya dapatkan dari Indosport pada Rabu (05/04) pukul 21:50 WIB: “Proses verifikasi bukanlah kali pertama kami lakukan dengan BOPI, dan BOPI sudah sangat mengerti akan permasalahan itu. Kami tidak berbicara deadline, tetapi kami patuh dalam melakukan verifikasi ini.”
Ada dua “komedi” pada kutipan di atas. Pertama, jika kita memerhatikan keterangan waktu, kutipan “kami patuh dalam melakukan verifikasi ini” baru ia ucapkan pada 5 April 2017 malam hari.
Jika yang dimaksud oleh BOPI dengan tenggat waktu (deadline) 5 April 2017 adalah sampai tengah malam, maka PSSI dan PT LIB hanya memiliki sekitar dua jam lagi untuk melengkapi verifikasi sejak kutipan tersebut keluar. Apalagi Tigor juga berkata jika ia tidak berbicara deadline, artinya mungkin (saya tidak tahu persis) ia melewatkan tenggat waktu.
Kedua, kutipan “Proses verifikasi bukanlah kali pertama kami lakukan dengan BOPI, dan BOPI sudah sangat mengerti akan permasalahan itu” seolah (lagi-lagi, saya tidak tahu persis) menunjukkan jika verifikasi yang dilakukan oleh PSSI adalah verifikasi berdasarkan negosiasi, bukan standarisasi.
Hal ini berbahaya, karena bisa berujung pada (kemungkinan) verifikasi demi memuaskan keuntungan kantong pribadi. Sebenarnya bisa saja masih ada banyak kesebelasan Liga 1 (apalagi Liga 2, ya) yang tidak sehat tapi diloloskan secara paksa karena kedekatan.
Di lain kesempatan, kita juga melihat ada banyak infrastruktur yang ala kadarnya tapi ditulis dalam laporan sebagai standar yang sudah dipenuhi.
Logikanya, jika verifikasi-verifikasi ini betul-betul dilakukan dengan baik dan benar, maka kita tidak akan menemukan, misalnya, kesebelasan yang nantinya akan menunggak gaji, kesebelasan yang tiba-tiba kehabisan ongkos untuk bermain tandang, lapangan yang tidak rata (kecuali standar verifikasi Indonesia memang memaklumi lapangan yang jelek), dan lain sebagainya.
Namun, sebenarnya BOPI sendiri memberikan lima syarat berikut untuk memverifikasi 18 kesebelasan peserta Liga 1, yaitu:
- Legalitas/manajerial operator kompetisi,
- Legalitas kesebelasan,
- Kewajiban pajak kesebelasan; terkait NPWP,
- Perlindungan kepada para pelaku, seperti pelatih, pemain, dan ofisial; semuanya harus memiliki kontrak kerja yang jelas, dan
- Keberadaan pemain asing untuk menunjukkan KITAS (surat izin tinggal) sebelum kompetisi.
Verifikasi yang benar, verifikasi yang transparan
Menyeberang sejenak dari Indonesia, saya pikir menarik jika kita melihat laporan-laporan keuangan kesebelasan selain di Indonesia. Contohnya, Deloitte sebagai lembaga audit sampai selalu bisa mengeluarkan daftar penghasilan kesebelasan-kesebelasan dunia dan membuat Deloitte Football Money League dalam 20 musim terakhir. Cek laporan terbaru mereka di sini.
Kita bisa tahu jika tahun ini penghasilan Manchester United melampaui Barcelona dan Real Madrid meskipun mereka tidak bermain di Liga Champions UEFA. Data seperti penghasilan dari pertandingan (matchday), penyiaran (broadcast), dan komersial (commercial) bisa kita lihat secara terbuka dari laporan tersebut.
Baca juga: Mempertanyakan Kontribusi Langsung Suporter kepada (Finansial) Kesebelasan
Hal itu bisa tercapai karena transparansi yang dilakukan oleh kesebelasan-kesebelasan, ditambah proses verifikasi berupa audit yang juga benar yang dilakukan oleh auditor, dalam hal ini adalah Deloitte.
Padahal, tidak dimungkiri juga beberapa kesebelasan masih ada yang merahasiakan penghasilan mereka yang biasanya berkaitan dengan perjudian (yang dekat juga hubungannya dengan pengaturan skor) atau hal-hal lainnya. Namun secara garis besar, transparansi ini bagi mereka bukanlah sesuatu yang tabu.
Misalnya, meskipun masih dalam perkiraan, kita tahu persis berapa nilai kontrak Paul Pogba sehingga ia bisa disebut sebagai “pemain termahal dunia”. Bahkan pada beberapa transfer yang nilainya dirahasiakan (undisclosed fee) sekalipun pihak kesebelasan tetap akan melampirkan laporan keuangan pada total kegiatan transfer mereka di akhir musim untuk diaudit.
Sekarang, coba hal tersebut kita implementasikan di Indonesia. Tidak ada yang tahu persis berapa nilai kontrak seorang pemain. Ada yang bisa membuktikan (bukan sekadar menjamin) jika Michael Essien adalah pemain termahal di Indonesia sekarang? Saat kami menanyakan pada agennya langsung pun ia bungkam dengan alasan manajemen Persib pun tak membeberkannya.
Kemudian berapa pemasukan kesebelasan Indonesia dari pertandingan, penyiaran, dan komersial? Apa suporter kesebelasan di Indonesia berkontribusi langsung kepada kondisi finansial kesebelasan tersebut? Hal-hal sederhana (menurut standar luar Indonesia) seperti ini lah yang masih dianggap tabu di Indonesia.
Bagaimana proses verifikasi mau berjalan baik jika tidak ada transparansi? Satu hal yang terbayang oleh saya jika ada kesebelasan yang sudah terverifikasi di Indonesia adalah bahwa prosesnya “yang penting beres” dari PSSI dan hanya PSSI saja yang tahu jika kesebelasan tersebut benar-benar layak, sehingga kita sebagai suporter hanya tinggal berdoa saja (padahal masih beli baju bajakan).
Saya sendiri melakukan verifikasi terhadap beberapa stadion di Indonesia untuk penelitian tesis saya. Saya menggunakan standar verifikasi yang sangat umum di sepakbola, yaitu dari Club Licensing Regulations (CLR) dari AFC dan FIFA. Hasilnya, saya, sih, tidak terkejut: sebenarnya Gelora Bandung Lautan Api (GBLA) tidak memenuhi persyaratan untuk dikatakan layak.
Saya serius, saat saya meneliti (Maret 2016), GBLA yang megah itu sejujurnya belum masuk standar AFC dan FIFA jika ingin digunakan untuk kompetisi resmi, terutama di tingkat yang lebih tinggi seperti Liga Champions AFC, Piala AFC, Piala Asia, atau Piala Dunia.
Padahal standar yang digunakan sudah sangat umum, yaitu CLR, di mana sebenarnya sebuah kesebelasan yang tidak memenuhi CLR akan dianggap sebagai kesebelasan yang belum layak berkompetisi, apalagi sampai disebut profesional.
Baca juga: Memahami Club Licensing Regulations dan Manfaatnya untuk Sepakbola Indonesia
GBLA “milik” (baca: dipakai oleh) Persib Bandung. Jangan-jangan, Persib yang terlihat sudah bagus manajemennya sampai-sampai bisa mendatangkan dua marquee player, sebenarnya belum layak untuk disebut kesebelasan yang profesional seutuhnya?
Daripada beropini dan mengkritik, sebenarnya saya lebih senang jika “dihajar balik” dengan bukti berupa transparansi keuangan mereka dan juga kesebelasan-kesebelasan lainnya. Tapi, sanggupkah? Semoga sanggup.
Hal-hal yang biasanya dinilai saat verifikasi
Dalam melakukan verifikasi, biasanya kesebelasan akan ditanya pertanggungjawabannya seputar manajemen lapangan (field management atau FM) dan manajemen bisnis (business management atau BM).
Manajemen lapangan adalah mengenai bagaimana caranya memenangkan pertandingan, biasanya langsung berkaitan dengan kapasitas stadion, persentase terisinya stadion (misalnya Stadion Utama Gelora Bung Karno dinilai tidak sukses jika hanya menyerap rata-rata 1000 penonton per pertandingan), hasil pertandingan, cuaca, sampai temperatur.
Sementara manajemen bisnis adalah mengenai bagaimana caranya menghasilkan keuntungan dan memperluas cakupan bisnis. Hal yang dinilai adalah penghasilan, biaya operasional, keuntungan operasional, pemasukan tambahan, dan aset.
Untuk lebih jelasnya, Deloitte pernah mengaudit kesebelasan-kesebelasan di Liga Jepang (J1 dan J2) yang datanya bisa disimak di tautan ini.
Tidak heran, Jepang sebagai salah satu negara sepakbola terbaik di Asia, adalah negara yang selalu mengedepankan kemapanan alih-alih penampilan. Bagi JFA (asosiasi sepakbola Jepang), yang terpenting adalah bagaimana kesebelasan-kesebelasan mereka bisa benar-benar profesional sehingga para pemain, pelatih, suporter, dan kelangsungan kesebelasan pun bisa terjamin.
Sepakbola dikelola bukan hanya untuk hiburan (penampilan) atau bisnis, tetapi juga bisa menjamin kelangsungan hidup orang banyak seperti pemain, pelatih, ofisial, sampai suporter.
Kesebelasan-kesebelasan yang sudah terjamin berarti juga akan menjamin kompetisi (J1 League, J2 League, J3 League, dan bahkan sampai tingkat kompetisi di bawahnya) akan berlangsung dengan tuntas dan minim masalah. Misalnya, kita hampir tidak bisa menemukan kasus penunggakan gaji, lapangan yang tidak rata, atau izin pemain asing yang simpang-siur di Jepang.
Baca juga: Sepakbola Profesional a la Jepang: Mapan Dulu, Jago Belakangan
Bahaya jika verifikasi mengedepankan negosiasi, bukan standardisasi
Kembali ke Indonesia, mayoritas kesebelasan bisa dibilang belum mandiri secara finansial, masih selalu bergantung pada kemampuan finansial individual, entah itu mengandalkan taipan-taipan lokal ataupun mengakali hal-hal korup demi meraup recehan dari APBD.
Dukungan penguasa lokal juga masih bisa kita hubung-hubungkan di Indonesia. Tidak mengejutkan misalnya jika ada calon kepala daerah yang melakukan pendekatan kepada kesebelasan lokal, atau sebaliknya. Tujuannya tentu saja memanfaatkan penguasa untuk menggalang dana sambil juga memanfaatkan sepakbola untuk meraih suara.
Masalah ini memang masalah klasik yang berakar pada mentalitas bangsa. Tidak mudah untuk membangun pondasi kesebelasan yang kuat secara finansial dalam sekejap mata, Jepang saja memiliki rencana 100 tahun untuk setiap kesebelasan.
Namun, kita juga tidak bisa terus menyalahkan sepenuhnya kepada kesebelasan. Untuk itulah PSSI melakukan verifikasi, di mana kesebelasan-kesebelasan hanya menyodorkan dan memenuhi apa yang PSSI minta.
Seharusnya syarat-syarat yang diajukan lebih detil dan lebih ketat, misalnya dari mana mendapatkan dana, siapa sosok yang berada di baliknya, dan hal-hal mendetil lainnya yang mungkin dianggap “resek banget”.
Kalau PSSI telah melakukan verifikasi dengan baik dan benar, seharusnya masalah-masalah klasik di sepakbola Indonesia tidak akan terjadi: tertunggaknya gaji pemain, kematian suporter, masalah visa dan izin kerja, kekerasan kepada wasit, “pembinaan” pemain usia muda, sepakbola gajah, dan lain sebagainya.
Jika verifikasi yang dilakukan oleh PSSI adalah verifikasi berdasarkan negosiasi, bukan standarisasi, maka sama saja bohong. Wakil ketua umum PSSI, Joko Driyono, mengatakan jika kesebelasan masih memiliki tunggakan gaji terhadap pemain, maka kesebelasan tersebut tidak boleh ikut liga. Sementara itu persoalan ini masih terjadi hingga saat ini, seperti yang dialami mantan pemain Persegres, dan masih belum terselesaikan meski kasus ini sudah dilaporkan sejak Februari.
Baca juga: Masalah Penunggakan Gaji di Indonesia Masih Ada
Hal seperti ini tidak boleh dibiarkan. Karena jika dibiarkan, maka hal-hal seperti ini bisa terus berulang. Setiap liga baru akan dimulai, masalah seperti ini seolah menjadi rutinitas di sepakbola Indonesia. Dan ini terjadi karena pembiaran, lebih jauh, a la negosiasi, bukan standarisasi.
Proses verifikasi yang cenderung tidak transparan akan menimbulkan kecurigaan adanya kecurangan dan korupsi. Dan jangan lupa, bukan hanya Liga 1 yang “hanya” 18 kesebelasan saja yang perlu diverifikasi, Liga 2 yang memiliki 60 kesebelasan pun perlu menjadi perhatian.
Sebagai informasi, Persiwa Wamena terlambat mendaftarkan diri untuk Liga 2 karena alasan kesulitan mencari sponsor. Persiwa sendiri sebelumnya tidak mengikuti ISC B 2016 karena terkendala dana. Namun meski dengan situasi berbahaya itu, negosiasi dengan PSSI berbuah keberhasilan Persiwa mengikuti Liga 2. Lagi-lagi negosiasi, bukan standarisasi.
"Sebenarnya keputusan untuk menerima lagi Persiwa sudah sepenuhnya menjadi wewenang PSSI. Tapi berdasarkan komunikasi informal saya dengan ketua umum PSSI, sepertinya Persiwa tetap diizinkan untuk bermain di Liga 2. Persyaratannya pun sudah pihak Persiwa kirimkan pada, Jumat (31/3) lalu ," kata Tigorshalom Boboy, Chief Operation Officer PT LIB, mengutip dari Goal.
Untuk Liga 1 sendiri, jika tidak ada kabar terbaru, bau-baunya, sih, tenggat waktu verifikasi akan benar-benar molor, bukan 5 April 2017, melainkan 8 April 2017, karena M. Noor Aman sebagai ketua umum BOPI sendiri pernah berujar pada Senin (03/04): “Seharusnya sepekan sebelum (H-7) Liga 1 dimulai, PSSI sudah melengkapi berkas tersebut.”
Jadi, Liga 1 tidak akan mundur, nih? “Kami sudah mempersiapkan itu tanggal 15 (April) harus jalan. Jadi doakan supaya ini tetap jalan tanggal 15 dan tidak ada kata-kata mundur,” kata Direktur Utama PT LIB, Berlinton Siahaan, dikutip dari Goal (05/04). So, kalau Liga 1 tidak mau mundur, doakan saja, ya, guys.
Masalahnya, semakin ke sini akan semakin mepet, dan kemungkinan adanya pemakluman dan kecurangan juga semakin besar. Kalau sudah begini, agar kontekstual, seharusnya liga kita disponsori oleh perusahaan mie instan saja.
Komentar