Kritik Terhadap PSSI dan Diplomasi Development Luar Negeri: Banyak MoU dengan Klub atau Federasi Asing, Bagaimana Hasilnya?
Sabtu, 12 September 2026, di Jakarta International Convention Center, PSSI kembali menandatangani sebuah MoU. Kali ini dengan AFC Ajax, klub yang namanya identik dengan akademi sepak bola kelas dunia. Erick Thohir selaku ketua umum PSSI berjabat tangan dengan CEO Ajax, Menno Geelen, kamera menyala, rilis pers disebar, dan tagar kebanggaan pun beredar di linimasa. Fokusnya: pengembangan pelatih dan pencarian talenta muda potensial yang bisa masuk radar pembinaan Ajax.
Tapi, sebelum ikut bertepuk tangan, ada baiknya kita bertanya pelan-pelan: ini kerja sama keberapa yang PSSI teken dengan pihak luar untuk urusan pembinaan usia muda? Dan dari sekian banyak seremoni serupa sebelumnya, mana yang benar-benar bisa kita tunjuk hasilnya di lapangan, bukan di siaran pers? Lalu, apa yang akan berubah di lapangan sepak bola Indonesia setelah satu, tiga, atau lima tahun?
Ajax bukan partner asing pertama yang diajak PSSI bicara soal pembinaan. Pada 2017, PSSI menjalin kerja sama dengan Federasi Jepang (JFA), termasuk aspek youth and grassroots. Pada 2018, PSSI bekerja sama dengan DFB di Jerman dan Football Australia dalam pengembangan kurikulum Lisensi D, termasuk pembentukan karakter dan pengembangan pemain usia 6–12 tahun. Pada 2019, FA Inggris juga masuk dengan cakupan youth development, coaching education, serta pengembangan dan manajemen wasit.
Kemudian datang kerja sama dengan KNVB Belanda. Pada 2024, PSSI dan KNVB secara resmi menandatangani MoU yang mencakup pendidikan pelatih, pengembangan talenta, pertandingan antara tim nasional usia muda, dan sepak bola putri. Bahkan sebelum MoU itu, PSSI sudah membicarakan kemungkinan program pembinaan grassroots bersama KNVB sejak 2022. Artinya, problem kita bukan kekurangan pintu untuk belajar dari luar negeri. Pintu sudah dibuka berkali-kali.
Sebuah kerja sama pembinaan usia muda yang serius semestinya bisa dijawab dengan pertanyaan sederhana: siapa pelatih lokal yang ikut program, di daerah mana, berapa lama, dan siapa yang mengevaluasi progresnya? Berapa banyak pemain yang benar-benar terdampak (bukan cuma belasan anak yang terbang ke luar negeri)? Dari kerja sama Ajax, disebutkan program dimulai Januari 2026 dan baru akan dievaluasi Januari 2027. Artinya, publik memang harus menunggu, tapi semestinya dibarengi indikator yang jelas sejak awal, bukan tanpa tahu apa yang diukur.
Bandingkan dengan laporan PSSI ke AFC pada 2018–2021 lalu, yang secara spesifik menyebut angka: lebih dari 7.400 pemain dari 278 tim ikut kompetisi reguler U-8 hingga U-20, dan lebih dari 3.500 pelatih usia dini terlatih lewat 137 kali program pendidikan kepelatihan dalam tiga tahun. Nah, PSSI sebenarnya bisa melaporkan angka konkret kalau mau. Pertanyaannya, kenapa kerja sama-kerja sama internasional yang lebih glamor justru jarang punya laporan capaian sedetail itu untuk publik?
Ironisnya, sementara PSSI sibuk menjalin MoU ke berbagai negara, kompetisi usia muda milik sendiri, Elite Pro Academy (EPA), justru diterpa kritik bertahun-tahun. Regulasi EPA sempat mewajibkan pemain hasil seleksi terbuka untuk meminta "surat keluar" dari SSB tempat mereka dibina. Sehingga, klub Super League bisa mendapat pemain jadi tanpa harus membangun akademi dan membina dari nol. Praktik ini disebut sebagai bentuk "comot pemain", di mana klub memetik hasil tanpa menanamnya.
Belum lagi persoalan administratif. Pada 2023, Save Our Soccer melaporkan PSSI memiliki utang sekitar Rp2,15 miliar terkait penyelenggaraan EPA, termasuk untuk subsidi klub peserta dan honor petugas kompetisi, meski dana sponsor sudah cair. EPA sendiri sempat terhenti total pada 2020. Jika fondasi kompetisi berjenjang di dalam negeri saja belum solid secara administrasi maupun integritas pembinaannya, pantaskah energi dan sorotan justru lebih banyak dicurahkan untuk kerja sama seremonial ke luar negeri?
Memang, rasanya tidak adil jika semua kerja sama tersebut disebut gagal. Ada aktivitas nyata yang lahir dari sejumlah kolaborasi. Kerja sama JFA, misalnya, berlanjut dalam seminar kepelatihan pada 2024. PSSI juga pernah mengembangkan kurikulum kepelatihan bersama Jerman dan Australia. Program FIFA Talent Development Scheme di Indonesia bahkan berlanjut hingga 2025 dengan workshop identifikasi talenta dan kamp pemain muda. Jadi, ada transfer pengetahuan yang benar-benar terjadi.
Masalahnya berada di tingkat yang lebih besar: apakah aktivitas tersebut sudah mengubah ekosistem pembinaan Indonesia secara sistemik? Sulit menemukan bukti publik yang menunjukkan bahwa sebuah MoU tertentu kemudian menghasilkan perubahan terukur pada jumlah pemain yang berkembang, kualitas kompetisi usia dini, kualitas akademi, atau jumlah pemain yang berhasil menembus sepak bola profesional. Kita punya banyak program. Tetapi masih kekurangan rantai hasil yang bisa dilacak dari program: pemain -> kompetisi -> klub -> tim nasional.
Yang dibutuhkan pembinaan usia dini Indonesia sesungguhnya sudah tertulis di berbagai kajian sepak bola nasional: kompetisi berjenjang yang profesional dan berkelanjutan sepanjang tahun, bukan turnamen musiman yang bergantung pada sponsor dan bisa berhenti kapan saja. Sebagai perbandingan yang sering dikutip PSSI sendiri, jumlah pelatih bersertifikat di Indonesia berkisar 7.000 orang, jauh di bawah Jepang yang memiliki hampir 70.000 pelatih bersertifikasi. Ketimpangan sebesar ini tidak akan tertutup oleh satu-dua MoU dengan klub Eropa.
Sudah waktunya klub-klub Super League diwajibkan memiliki akademi sendiri yang benar-benar membina dari usia dini, bukan sekadar membeli "identitas" tim usia muda atau menjaring pemain jadi dari SSB lewat seleksi terbuka berbayar tanpa kontribusi balik ke pembina awalnya. Polemik jual-beli lisensi dan identitas klub yang berulang kali muncul di ranah publik menunjukkan regulasi PSSI soal ini justru makin abu-abu, bukannya malah semakin tegas.
Regulasi lisensi klub PSSI sendiri mensyaratkan adanya tim-tim muda dan keikutsertaan dalam kompetisi resmi. Dalam kerangka AFC, program pengembangan pemain muda juga bukan sekadar kewajiban memiliki tim junior: klub harus mempunyai program tertulis, filosofi pembinaan, struktur organisasi, personel, fasilitas, anggaran, pendidikan sepak bola, dukungan medis, evaluasi individual, serta mekanisme evaluasi program.
Maka, isu tentang klub yang sekadar “mengisi” EPA melalui hubungan dengan SSB atau akademi lain harus dilihat sebagai persoalan substansi, bukan sekadar administrasi. SSB tetap bagian penting dari ekosistem. Tapi, jika klub profesional ingin disebut memiliki akademi, harus ada hubungan yang nyata: kepemilikan atau afiliasi yang jelas, staf sendiri, kurikulum sendiri, database pemain, fasilitas, program jangka panjang, dan tanggung jawab pengembangan. Patut diingat bahwa development bukan event. Development adalah proses yang berlangsung setiap minggu selama bertahun-tahun secara berkesinambungan.
Kerja sama dengan Ajax atau federasi mana pun sebenarnya bukan hal yang perlu ditolak. Transfer pengetahuan, standar kurikulum internasional, kesempatan bagi pelatih dan pemain terbaik untuk belajar, semua punya nilai nyata jika dikelola dengan benar. Masalahnya bukan pada kerja samanya, tapi ketiadaan mekanisme pelaporan yang transparan. Siapa yang ikut program, apa kurikulumnya, berapa lama durasinya, dan bagaimana hasilnya diukur secara berkala dan bisa diakses publik.
Kerja sama luar negeri semestinya berfungsi sebagai akselerator dari sistem domestik yang sudah berjalan baik, bukan sebagai pengganti sistem domestik yang belum dibenahi. Selama kompetisi usia dini di dalam negeri masih compang-camping dan EPA masih diributkan soal jual-beli pemain, maka MoU sebesar apa pun dengan klub atau federasi luar negeri hanya akan menjadi pelengkap seremoni tahunan, bukan solusi struktural yang ditunggu jutaan mimpi anak-anak untuk jadi pemain sepak bola profesional.
Jadi, apa yang harus dilakukan? Pertama, PSSI harus mengubah orientasi dari “berapa banyak kerja sama yang dibuat” menjadi “berapa banyak yang dihasilkan”. Setiap MoU harus punya target tahunan yang terukur: jumlah pelatih yang dilatih, jumlah sesi, jumlah pemain yang masuk program, jumlah pertandingan, perkembangan kompetensi, jumlah pemain yang naik level, hingga kontribusi pemain akademi terhadap sepak bola profesional. Kalau satu tahun tidak menghasilkan apa-apa, kerja sama harus dievaluasi secara terbuka.
Kedua, bangun piramida kompetisi dari bawah. PSSI pusat, Asprov, Askab/Askot, I.League, klub, akademi dan SSB harus memiliki fungsi yang jelas. Klub profesional wajib serius membangun akademi; SSB menjadi bagian dari ekosistem grassroots; kompetisi usia dini harus punya kalender nasional dan regional; data pemain harus terintegrasi; dan jalur ke level profesional harus transparan. Tak perlu menunggu Ajax untuk melakukan semua itu.
Sepak bola muda Indonesia tidak membutuhkan banyak seremoni. Kita butuh lebih banyak lapangan yang hidup, pertandingan rutin, pelatih yang terus belajar, akademi yang benar-benar bekerja, data yang bisa diperiksa, dan jalur karier tidak terputus. MoU bisa membuka pintu. Tetapi hanya sistem yang bisa melahirkan pemain. Kalau setelah 5, 10, bahkan 20 tahun kita masih sibuk menandatangani kerja sama baru tanpa menunjukkan rantai perkembangan pemainnya, mungkin yang harus diperbaiki bukan lagi siapa partner kita, melainkan cara kita bekerja.
Pada akhirnya, masa depan sepak bola usia dini Indonesia tidak akan dibangun oleh banyaknya logo federasi asing di atas panggung, melainkan oleh seberapa serius kita membenahi kompetisi berjenjang dan akademi klub di rumah sendiri.
