Sepak bola pada hakikatnya adalah perayaan kemanusiaan, sebuah ruang tempat ribuan orang berkumpul, merayakan impian, dan merawat kebahagiaan di tribun stadion.
Sebagai suporter harapan kita sejatinya sangat sederhana, datang mendukung klub kesayangan, bernyanyi bersama, lalu pulang dengan selamat membawa kenangan manis. Namun di Indonesia, kesenangan sederhana itu terus-menerus dibayangi oleh ketakutan dan kekerasan yang seolah tak pernah usai. Padahal, kita baru saja melewati salah satu lembar paling kelam dalam sejarah olahraga dunia. Tragedi Kanjuruhan yang merenggut 135+ nyawa seharusnya menjadi alarm keras sekaligus titik balik bagi kita semua.
Kejadian memilukan itu mestinya menyadarkan seluruh elemen sepak bola tanah air bahwa tidak ada satu pun kemenangan atau rivalitas yang seharga dengan nyawa manusia. Sayangnya, ingatan kolektif kita tampaknya terlampau pendek. Gesekan dan bentrokan yang berakar dari rivalitas buta masih saja berulang, terlebih setelah larangan laga tandang bagi suporter dicabut.
Merespons kondisi ini, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, melempar wacana sanksi pengurangan poin bagi klub yang suporternya terlibat kekerasan. Wacana tersebut lantas menuai pro dan kontra. Sebagian pihak mendukung, tetapi tak sedikit pula yang menolak dengan alasan bahwa sanksi seharusnya dijatuhkan kepada individu suporter terkait, bukan klubnya.
Di sepak bola Eropa, hukuman pengurangan poin akibat ulah suporter bukanlah hal baru. Salah satu contohnya terjadi dengan klub Ligue 1 Prancis, Olympique Lyon, yang dijatuhi sanksi pengurangan satu poin akibat insiden pelemparan botol yang mengenai pemain Olympique Marseille, Dimitri Payet, pada 2021 lalu. Pertanyaannya sekarang adalah jika regulasi ini benar-benar diterapkan di Liga Indonesia, akankah sanksi tersebut efektif meredam atau bahkan mengikis habis aksi kekerasan suporter?
Bukan Cuma Tugas PSSI, Negara Harus Hadir
Harapan akan terwujudnya perdamaian antarsuporter sepak bola di tanah air tentu menjadi idaman hampir seluruh pencinta bola nasional. Namun, menciptakan iklim yang kondusif bukanlah perkara membalikkan telapak tangan. Ia membutuhkan proses panjang serta kolaborasi nyata dari seluruh pemangku kepentingan. Sebelum merumuskan langkah konkret, kita perlu membedah akar penyebab mengapa konflik ini terus berulang.
Seperti yang pernah diungkapkan oleh mantan Ketua Umum The Jakmania, Tauhid Indrasjarief atau Bung Ferry, dinamika dan logika berpikir suporter tidaklah sederhana. Kompleksitas emosional di dalamnya membuat upaya pengikisan kekerasan membutuhkan waktu, kesabaran, dan pendekatan yang bertahap. Oleh karena itu, sanksi pengurangan poin tidak akan serta-merta membuat suporter berpikir dua kali sebelum berbuat ulah.
Perlu diingat, kultur suporter di Indonesia tidak berbasis pada kesenjangan kelas sosial seperti di beberapa negara Eropa, melainkan berakar kuat pada semangat kedaerahan. Klub daerah kerap dipandang sebagai pengusung panji harga diri wilayah. Jika sebuah tim harus kehilangan poin vital, bahkan terdegradasi akibat ulah segelintir oknum, sentimen ketidakadilan justru dapat memicu amarah kolektif.
Masalah yang semula seputar sepak bola berisiko bergeser menjadi gejolak sosial antarwilayah atau tuduhan bias kedaerahan terhadap federasi. Lagi pula, meredam kekerasan suporter bukanlah pekerjaan rumah bagi klub, suporter, operator liga, dan federasi semata. Perangkat negara, seperti aparat keamanan dan pemangku kebijakan pemerintah, memiliki peran yang tak kalah krusial.
Sebagai komparasi, pada laga kasta kedua Liga Inggris yang mempertemukan Millwall vs West Ham United, pemerintah kota menetapkan status siaga tinggi mengingat sejarah rivalitas sengit kedua kubu. Pihak keamanan mengerahkan fokus penuh untuk memastikan laga berjalan aman. Pendukung West Ham yang melakoni laga tandang ke The Den Stadium dikawal ketat sejak keberangkatan, saat berada di dalam stadion, hingga perjalanan pulang.
Langkah serupa sebenarnya pernah diterapkan di Indonesia saat Persib Bandung melakoni laga final Piala Presiden 2015 di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Puluhan ribu Bobotoh yang bertandang ke ibu kota mendapat pengawalan ketat sepanjang perjalanan pergi, selama di tribun, hingga kembali ke kota asal.
Sayangnya, pendekatan preventif semacam ini belum dijadikan standar baku yang konsisten. Padahal, pengawalan skala besar dan skema pengamanan terpadu bukan tanggung jawab federasi, melainkan ranah pemangku kebijakan pemerintah yang berkoordinasi dengan aparat keamanan.
Selama ini, kita terlampau sering melimpahkan seluruh beban dan kesalahan kepada suporter, klub, serta federasi. Padahal, suporter pun sejatinya merindukan rasa aman dan nyaman saat mengawal klub kesayangan bertanding di mana saja. Ketika jaminan keamanan itu hadir nyata, suporter secara alamiah akan terdorong untuk menahan diri dan menjaga kondusivitas.
Rivalitas Tanpa Martabat dan Psikologi Massa
Rivalitas dalam dunia olahraga adalah hal wajar untuk memberi warna dan dinamika tersendiri pada kompetisi. Namun, ketika rivalitas terdistorsi menjadi kebencian personal dan aksi kriminal, makna ia telah kehilangan martabatnya. Kita tidak bisa lagi terus bertumpu pada slogan perdamaian seremonial di tingkat elite, sementara benih kekerasan dipelihara di jalanan.
Secara sosiologis dan psikologis, berulangnya kekerasan ini dapat dijelaskan. Melalui Social Identity Theory dari Henri Tajfel dan John Turner, individu membagi lingkungan mereka ke dalam kelompok in-group dan out-group. Dalam subkultur suporter, kebanggaan ekstrem terhadap in-group membuat out-group dipersepsikan bukan sekadar lawan bertanding, melainkan musuh. Gesekan ini memicu dehumanisasi, kondisi saat kelompok lawan tidak lagi dipandang sebagai sesama pencinta sepak bola, melainkan target sah untuk diintimidasi.
Kondisi memburuk saat suporter melebur dalam kerumunan. Deindividuation Theory dari Gustave Le Bon dan Philip Zimbardo menjelaskan bahwa kerumunan anonim dapat mengikis kesadaran diri dan akuntabilitas moral individu secara drastis. Seseorang yang santun dalam keseharian bisa mendadak agresif saat berlindung di balik anonimitas kelompok. Beban moral yang terbagi rata membuat aksi kekerasan terasa "dibenarkan" atas nama solidaritas semu. Itulah mengapa deklarasi damai top-down antara pimpinan suporter di hadapan media selalu berakhir sebagai panggung formalitas.
Situasi kian rumit di wilayah perbatasan, tempat pendukung dua klub berbeda hidup berdampingan. Fenomena ini relevan dengan teori Intimacy of Conflict dari Lewis A. Coser: semakin dekat jarak sosial dan geografis antarkelompok, semakin sengit konflik yang memicu eskalasi. Karena berbagi ruang publik yang sama setiap hari, persinggungan kecil mudah membesar. Provokasi dari tetangga terdekat kerap terasa jauh lebih menyakitkan daripada ejekan kelompok dari kota lain.
Memahami akar masalah ini menegaskan bahwa solusi tak bisa mengandalkan ikrar damai di atas kertas. Solusi harus menyasar interaksi harian untuk mengubah narasi ancaman menjadi kolaborasi sosial. Di saat bersamaan, peran koordinator di tingkat akar rumput harus diperkuat sebagai garda terdepan guna meredam provokasi. Komunikasi cair antarpimpinan lokal jauh lebih efektif ketimbang imbauan terpusat. Penegakan hukum yang tegas dan konsisten juga mutlak diperlukan agar tidak menyisakan dendam kolektif antargenerasi.
Rivalitas tak perlu dihapus, melainkan ditransformasikan menjadi kompetisi kreativitas. Pada akhirnya, perdamaian bukanlah hilangnya rivalitas, melainkan lahirnya kedewasaan untuk membatasi persaingan hanya selama 90 menit di tribun. Sudah saatnya sepak bola dikembalikan ke khittahnya sebagai perayaan kemanusiaan dan ruang pemersatu, bukan panggung legitimasi kekerasan.
Pandit Sharing Oleh Suherwinto (Instagram @sulewinto)
.png)
