Piala Dunia 2026 menjadi edisi yang sangat istimewa. Ini pertama kalinya ajang sepak bola terbesar di dunia digelar di tiga negara sekaligus: Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. FIFA mengatakan turnamen ini adalah panggung persatuan lintas benua, di mana perbedaan bahasa, agama, dan politik dihilangkan demi kecintaan pada sepak bola. Namun, ada kontradiksi yang sangat jelas di balik janji tersebut.
Prinsip olahraga Amerika Utara yang selalu mengatakan “jauhkan politik dari olahraga” diterapkan secara tidak konsisten. Ketika atlet di lapangan dilarang mengungkapkan pendapat politik, kebijakan imigrasi negara tuan rumah justru menjadi alat politik yang menghantam atlet dan ofisial dari negara-negara tertentu. Tak ubahnya idiom rules for thee and not for me: aturan untukmu, bukan untukku.
Tulisan ini ingin mengajukan satu pertanyaan etis: Sejauh mana prinsip netralitas olahraga benar-benar dihormati, atau hanya digunakan sebagai alasan untuk membenarkan tindakan politik yang merugikan mereka yang tidak sejalan dengan narasi tuan rumah?
Beberapa insiden olahraga sejak sebelum Piala Dunia 2026 bergulir menunjukkan pola diskriminasi yang sangat mengkhawatirkan. Pada Maret 2026, World Baseball Classic digelar dengan Amerika Serikat sebagai tuan rumah utama. Kala itu, delapan orang petinggi bisbol Kuba ditolak visa masuknya oleh Amerika Serikat, meski mereka bertanding di Puerto Riko, persemakmuran Amerika Serikat.
Alasan resminya menggunakan Pasal 243(d) Undang-Undang Imigrasi Amerika Serikat, yang menghukum negara-negara yang dianggap “lambat” atau tidak kooperatif dalam proses deportasi. Tak salah apabila ini jadi bentuk hukuman kolektif dan korbankan esensi dasar olahraga.
Tak dinyana, belum sampai satu caturwulan, kasus serupa menimpa Timnas Iran. Lebih dari 15 staf administrasi dan pejabat penting federasi ditolak visanya karena kekhawatiran “penyelundupan teroris” akibat ketegangan di Selat Hormuz. Dampaknya, Team Melli dipaksa bermarkas di Tijuana, Baja California, Meksiko, memisahkan staf dengan para pemain yang lolos seleksi. Apesnya lagi, visa bek Mehdi Torabi habis setelah pertandingan pertama melawan Selandia Baru.
Kasus paling ironis sejatinya menimpa Omar Artan, wasit asal Somalia yang menjadi wasit pertama dari negaranya di Piala Dunia. Wasit Terbaik CAF 2025 tersebut harus dideportasi dan dilarang masuk Amerika Serikat atas tuduhan anonim terkait organisasi teroris, meskipun mengantongi visa dan paspor diplomatik. FIFA hanya bisa pasrah dan menyatakan bahwa pemerintah tuan rumah memiliki kedaulatan mutlak atas izin masuk, semuanya karena AS pernah angkat senjata melawan Somalia di awal 1990-an.
Terakhir, Aymen Hussein, pahlawan kembalinya Irak ke Piala Dunia, malah harus ditahan selama tujuh jam di Bandara O'Hare, Chicago untuk “pemeriksaan keamanan” tanpa penjelasan transparan. Hussein, yang merupakan korban perang Irak, ayahnya dibunuh Al Qaeda dan abangnya diculik ISIS, malah diperlakukan bak ancaman di negara yang mengklaim ramah sebagai tuan rumah.
(In)konsistensi Logis Olahraga Amerika
Benang merah dari kasus-kasus ini bukan sekadar ketatnya kebijakan imigrasi, melainkan inkonsistensi filosofis dan krisis transparansi yang akut. Di satu sisi, empat liga profesional besar Amerika Utara (NBA di bola basket, NHL di hoki es, NFL di gridiron football, MLB di bisbol) memiliki tradisi panjang dalam mengontrol ekspresi politik atlet agar sesuai kemauan para stakeholder.
Di sisi lain, penolakan visa terhadap delegasi Kuba, Iran, dan Somalia menggunakan label “terorisme” dan regulasi imigrasi bernuansa politis yang menghukum individu hanya berdasarkan asal negaranya. Apa tidak bisa dibilang netralitas selektif? Kalau sejalan dengan narasi tuan rumah diizinkan, yang tidak sejalan lantas disingkirkan.
Kritik mengenai sistem olahraga Amerika Serikat yang cenderung menciptakan kepuasan diri menjadi sangat relevan di sini. Budaya olahraga Amerika cenderung memperlakukan kompetisi sebagai hiburan yang steril. Sebuah ruang buatan yang harus dibersihkan dari “kotoran” geopolitik dunia, dan dukungan bergaya superfisial. Padahal, bagi mayoritas masyarakat global, sepak bola dan olahraga pada umumnya, bukan sekadar industri hiburan, tapi perpanjangan identitas dan perjuangan eksistensi.
Bentrokan antara cara pandang olahraga sebagai hiburan steril dan olahraga sebagai perjuangan identitas mengkristal dalam karut-marut kebijakan visa ini. Apabila kebijakan imigrasi secara sistematis hantam komoditas atlet tertentu, ia tidak lagi netral, melankan sudah jadi politik dalam bentuknya yang paling nyata.
World Baseball Classic 2026 telah menjadi cermin retak yang sejujurnya sudah sangat bermasalah, ketika Presiden FIFA, Gianni Infantino, hadir di laga semifinal antara Italia kontra Venezuela pada pertengahan Maret silam di Miami. Kalau diskriminasi ini saja sudah terjadi pada olahraga bisbol, bagaimana bisa Amerika Serikat tangani kekacauan serupa di Piala Dunia sepak bola yang jauh lebih besar?
Pantas saja pelatih timnas Amerika Serkat, Mauricio Pochettino, ikut menyentil profesionalitas para atlet di sana. Pelatih asal Argentina tersebut menyatakan bahwa kultur olahraga Amerika Utara tidak punya semangat juang ala grinta karena selain tidak ada promosi-relegasi, juga memberi hadiah atas kekalahan, alias tanking demi draft picks.
Sikap FIFA yang angkat tangan dan menyerahkan kewenangan mutlak pada pemerintah lokal tanpa mekanisme banding independen adalah preseden buruk. Jika standar sanksi geopolitik ini terus diterapkan hingga Piala Dunia 2026 berjalan, banyak elemen tim dari negara-negara yang “tidak disukai” oleh Washington akan terancam seperti Iran. Bukan karena pelanggaran regulasi olahraga, melainkan karena paspor yang mereka pegang.
Pendapat ini jelas bukan berarti Amerika Serikat, Kanada, atau Meksiko, adalah tuan rumah yang buruk. Alasan keamanan nasional, baik tradisional atau nontradisional selalu sah untuk diterapkan. Namun, prinsip tradisional untuk menjauhkan politik dari olahraga harus ditegakkan secara konsisten bukan sekadar alat membungkam ekspresi yang tidak nyaman, melainkan jaminan keadilan bagi seluruh peserta tanpa memandang sentimen geopolitik.
Piala Dunia 2026 seharusnya menjadi momentum emas merayakan keberagaman. Ajang ini malah kembali menjadi ujian terbesar bagi komitmen tuan rumah terhadap nilai universal: nondiskriminasi dan persatuan. Seorang wasit Somalia berhak mengejar mimpi yang sama dengan wasit Brasil. Para pemain dari beberapa negara pantas dihormati sebagai atlet, bukan dicurigai sebagai tersangka. Sebab pada akhirnya, bola itu bundar dan ia tidak mengenal paspor. Seharusnya, kemanusiaan kita juga demikian.
Pandit Sharing Challenge oleh: FM Aditomo (X: @fmaditomo)
%20FI.jpg)
